Kawal Hak Interpelasi, AWPI Mesuji Diminta Jangan Tidur
Newslampungterkini.com MESUJI – Gerakan beberapa fraksi dari anggota DPRD Kabupaten Mesuji menimbulkan gejolak di beberapa elemen, pasalnya, hak interplasi yang diusulkan oleh para wakil wakil rakyat tersebut akan menyoroti beberapa kebijakan Bupati Mesuji yang berdampak pada masyarakat luas.
Menyikapi hal tersebut, Hengki Ahmad Jazuli selaku ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Provinsi Lampung menghimbau kepada segenap jajaran anggotanya di tingkat cabang terutama yang berada di Kabupaten Mesuji untuk ikut mengawal agenda para anggota legislatif tersebut.
“Ini kabupaten kalian (AWPI Mesuji) dimana DPRD sedang membela rakyat, saya tekankan bahwa AWPI Mesuji harus berada di garda terdepan untuk membela kepentinan rakyat, dukung dan kawal para anggota DPRD yang akan menggunakan haknya tersebut, AWPI Mesuji jangan tidur demi kepentingan rakyat, ” terang Hengky kepada crew media Newslampungterkini.com pada Kamis (10/05/2018).
Lebih lanjut pemilik Surat Kabar Haluan Lampung ini menegaskan bahwa mestinya para jurnalis yang ada di kabupaten berjuluk Bumi Ragap Begawi Caram ini dapat pro aktiv guna mengawal para politikus yang akan menggunakan haknya tersebut.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa anggota AWPI Mesuji harus mengawal habis agenda ini (Interpelasi), seharusnya bukan hanya AWPI Mesuji saja, namun semua jurnalis yang ada di Kabupaten tersebut ikut mengawal dengan mempublikasikan ini semua, saya yakin di Mesuji itu ada puluhan bahkan bisa ratusan wartawan, saya berharap kiranya mereka bisa saling bahu membahu guna mengawal hak interpelasi, yang pasti pergerakan para dewan kali ini demi kepentingan masyarakat Mesuji,” tegasnya.
Lebih dalam Hengky juga berharap agar DPRD Kabupaten Mesuji serius tentang hak interplasi tersebut, ia juga katakan dukungan sepenuhnya agar tercapai apa yang menjadi tujuan para anggota DPRD tersebut.
“Saya juga berharap, Kiranya DPRD Mesuji serius tentang hal ini, jangan surat usulan interpelasi sebatas disampaikan, terlepas kedepan akan ditindak lanjuti oleh pimpinan DPRD atau tidak, masa bodoh, bukan begitu seharusnya jika perlu desak pimpinan DPRD untuk segera memparipurnakan hal ini, perjuangkanlah itu nasib honorer yang SKnya nggak jelas, para OPD yang mengalami sulitnya pencairan karena terganjal Nota Dinas, juga perlu diperjelas apakah sistem itu udah benar atau belum, dan masih banyak lagi kalau saya mengamati info dari beberapa media. Saat ini tumpuan ada pada pengusul interpelasi, kita kawal sama – sama agar para anggota dewan tersebut tidak gembos di tengah jalan,” tegasnya.
Disisilain pria kelahiran Tanjung Karang berdarah Menggala ini juga menegaskan, tidak hanya di Mesuji namun juga Kabupaten – Kabupaten lain apabila didapati kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat maka para anggota AWPI harus berada di lini depan dalam membela hak rakyat.
“Bukan hanya di Kabupaten Mesuji saja, disemua kabupaten bila ada kebijakan pimpinan daerah yang tidak pro rakyat, AWPI harus menjadi garda terdepan membela rakyat, karena kita ibarat lilin ditengah kegelapan, jadilah penerang jalan agar tidak tersesat,” pungkasnya. (NLT-RD)
