Tubaba Terima WTP Ke 9, Umar Ahmad: Kewajiban yang Harus Dilakukan Untuk Tata Kelola Keuangan Pemda yang Baik
Newslampungterkini.com – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kali.
Predikat itu disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Lampung secara virtual kepada Bupati dan Ketua DPRD Tubaba diruang rapat Bupati Tubaba, pada Senin (24/6/2020)
Dikatakan Bupati Tubaba Umar Ahmad, bahwa Predikat WTP tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019.
Menurut Umar, predikat WTP yang ke sembilan kalinya itu, bukan sebuah prestasi yang harus dibanggakan, melainkan suatu kinerja dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan untuk tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik.
“Apa yang telah kita raih saat ini, itu merupakan hasil kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak termasuk DPRD dan OPD kabupaten Tulang Bawang Barat. Perlu saya garis bawahi bahwa seluruh aparatur Pemerintah Tubaba telah berkomitmen untuk terus mempertahankan predikat WTP, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang baik,” Kata Bupati kepada media Newslampungterkini.com, Kamis (25/6/2020).
Bupati berharap, seluruh pimpinan SKPD harus terus menjaga dan berkomitmen untuk mempertahankan WTP tersebut dalam setiap tahun anggaran.
“Bagi SKPD yang mendapatkan catatan dari BPK RI terkait pemeriksaan laporan keuangan 2019 dapat segera melakukan perbaikan ataupun menyelesaikan dalam tempo 60 hari, dan saya tekankan jika ada temuan dari BPK RI, agar segera selesaikan sebelum 60 hari. Ini harus dipatuhi, dan menjadi catatan untuk melangkah maju kedepan,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba Mirza Irawan didampingi Sekretaris BPKAD Ainuddin Salam mengatakan, perolehan opini WTP ke 9 tersebut, merupakan bentuk komitmen bersama yang perlu dijaga dan disyukuri.
Ia, berharap seluruh Satker Pemkab Tubaba dapat selalu meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik sesuai peraturan dan perundangan.
“Semoga pada tahun tahun mendatang kita akan melangkah lebih baik dari saat ini, dan sesuai dengan komitmen bersama yang selalu ditekankan oleh Bupati Tubaba dalam melakukan pelayanan, pengelolaan administrasi yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Mirza Irawan.
Menurut Kepala BPKAD Tubaba, Laporan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tahun 2016 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara,” pungkasnya.
Pantauan media Newslampungterkini.com, saat penyerahan WTP yang diterima oleh Bupati Tubaba Umar Ahmad, tampak didampingi Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho, Sekda Tubaba Herwan Sahri, Inspektur Prana Putra, Kepala dan sekretaris BPKAD Mirza Irawan, dan Ainuddin Salam, juga para pejabat eselon Kabupaten Tubaba.
Advertorial
Laporan : Dedi Priyono
