Berita Terkini

Abas Karta sebut Program PKH di Tubaba Gagal, Pemda Harus Rombak Total

18 Desember 2019 News Lampung Terkini

Newslampungterkini.com, Tulang Bawang Barat – Misi besar Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, tampak jauh dari harapan, sebab diduga tidak tepat sasaran dan bahkan dinilai program gagal.

Dikatakan warga Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tubaba, berinisial Y (30), bahwa program mengetasan kemiskinan melalui PKH di Tubaba banyak yang tidak tepat sasaran, lantaran petugas pendataan diduga tidak selektif sesuai ketentuan dan kondisi kehidupan warga.

“Miris sekali ya fakta yang ada, dan petugas sesalu bilang data penerimaan PKH itu data lama. Bisa dilihat sendiri, jelas banyak rumah bagus di Karta Raharja yang sudah berlabel penerima bantuan, yang menurut saya itu tidak layak,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya kepada media Newslampungterkini.com.

Saat media Newslampungterkini.com menelusuri fakta yang terjadi di lingkungan warga Tiyuh Karta Raharja, ditemui dikediaman Mbah Dul Kusaini (80) dan Mbah Tasilah (75) yang tinggal di RK 8, hidup dalam kondisi kurang mampu.

Dikatakan Mbah Dul, terkait bantuan PKH di Tubaba, dirinya yang tinggal bersama istri dalam kondisi tua renta belum pernah tersentuh bantuan PKH, bahkan bantuan-bantuan pemerintah lainnya.

“Ekonomi Kami berdua ya cukup buat makan minum saja, karena sudah tidak bekerja lagi, kami sudah tua, cuma mengandalkan kiriman anak-anak kalau ada. Kami juga belum pernah bertanya kepada Aparatur Tiyuh tentang bantuan-bantuan, dan juga tidak pernah di data, jadi ya kami ingin mendapat bantuan pemerintah,” terang mbah Dul saat di jumpai di kediamannya, Rabu (18/12/2019)

Sementara itu ditambahkan Mbah Tasilah istri Mbah Dul, mengakui kesehatan keduanya sudah mulai menurun,”Kesehatan kami juga sudah berkurang, kalau suami saya Mbah Dul Kusaini ini sering sakit asam urat, lambung, dan pendengaran. Kalau saya sering darah tinggi,” imbuhnya.

Sedangkan Isteri oknum salah satu Aparatur Tiyuh Karta Raharja, E (55), mengakui bahwa keluarganya sebagi salah satu penerima bantuan pemerintah yakni PKH.

“Bantuan PKH ini bantuan berupa duit, satu tahun 3 kali. Yang pertama lebih kurang Rp 450 Ribu, yang kedua lebih kurang Rp 1,5 Juta, dan ketiga lebih kurang Rp 150 Ribu, jadi lebih dari 2 juta. Setiap bantuannya beda-beda, karena kan PKH itu ada hak istri dan anak, jadi kalau anaknya banyak ya berbeda,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan bantuan PKH di Tubaba yang tidak tepat sasaran, Ahmad Basri S.IP (45) menilai program tersebut merupakan program bantuan yang Gagal.

Aktivis lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 1997, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang merupakan Warga Tiyuh Karta, itu mengamati program tersebut salah sasaran.

“Bagi saya, Program PKH ini adalah program gagal. Sebenarnya program ini menarik, namun Karena kecenderungan dilapangan hasil dari investigasi teman-teman juga lebih cenderung salah sasaran,” Kata Ahmad Basri kepada media Newslampungterkini.com saat dijumpai sejumlah awak media pada, Rabu (18/12/2019).

Menurut pemilik akun Facebook Abas Karta tersebut, fenomena yang terjadi adalah fenomena hampir semua kebijakan Pemda yang basisnya ke bawah semuanya mengalami proses salah sasaran.

“Itu karena ada kepentingan pribadi dan keluarga, jadi selama proses pluralisme ini berlangsung akan terus mengalami salah sasaran. Saya berharap Pemda harus turun tangan langsung, datanya semua harus dirubah, orang-orang yang di lapangan juga harus diubah, jangan mengambil RT, RKnya, melainkan harus mengambil orang yang Independen, yang ia melihat standarnya itu yang seperti apa,” ungkapnya.

Pengamatan Abas, Kebanyakan salah sasaran diakibatkan petugas tidak mengerti standar kemiskinan yang dimaksud itu seperti apa.

“Pemda juga tidak memberikan standarnya, apakah bentuk rumahnya, atau pendapatan nya, dan lainnya. Sehingga tingkat operasional di lapangan tidak dijelaskan, akhirnya ada rumah mewah dikasih bantuan, sedangkan sebelahnya rumah sudah mau rubuh tidak dapat, sehingga keadilan ekonomi tidak tersentuh,” ujarnya.

Menurut Abas, Kesalahan tersebut ada pada tingkat Operasional, akibat tidak diawasi oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan, “Jadi Pemda harus mengevaluasi kembali, perlu ada perombakan total,” pungkasnya.

Laporan : Dedi Priyono