Terkesan Nepotisme, Program PKH di Tubaba Tidak Tepat Sasaran, Warga Minta Data Ulang
Newslampungterkini.com, Tulang Bawang Barat – Program Keluarga Harapan (PKH) di Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, menuai protes dari warga setempat.
Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, di inginkan warga setempat, agar segera dilakukan evaluasi oleh pemerintah, sehingga sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal warga.
Dikatakan Hendara Febriyadi (28) warga Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik, bahwa saat ini banyak terdapat warga tidak mampu yang tidak tersentuh oleh bantuan PKH yang digulirkan oleh pemerintah pusat.
“Lihatlah fakta yang terjadi di Tiyuh Karta Raharja, banyak warga yang semestinya mendapatkan bantuan PKH tetapi justru tidak mendapatkan bantuan tersebut, melainkan banyak warga yang berkecukupan atau tergolong mampu justru mendapatkan bantuan PKH,” ungkap Hendara pemilik akun Facebook Adam Febriyan saat ditemui media Newslampungterkini.com, Rabu (18/12/2019)
Menurut Hendara, dalam proses pendataan warga penerima bantuan PKH terkesan tidak transparan dan justru petugas pendataan program tersebut kental dengan proses pendataan nepotisme.
“Seperti yang bisa kita lihat sendiri di Tiyuh Karta Raharja, justru yang dapat itu oknum aparatur tiyuh, kerabat okmum petugas yang mendata, karena yang mendata itu aparatur tiyuh, Itu bisa kita tinjau langsung ke lokasinya. Ini bukan dugaan lagi tapi ini fakta, silakan cek dilapangan atau tanya langsung kebenarannya dengan kepala tiyuh,” jelasnya.
Hendara juga mengungkapkan rasa prihatin atas program PKH yang tidak tepat sasaran dan tidak transparan.
“Selayaknya yang dapat itu perempuan janda, warga yang renta tinggal dirumah sendiri, tidak punya penghasilan tetap dan anaknya sekolah, hidup serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi faktanya di Karta Raharja yang dapat justru warga yang punya rumah bagus, punya usaha, punya kendaraan, punya kebun, ini harus segera di evaluasi,” ungkapnya.
Sementara itu di tempat terpisah menurut Andi Setiawan warga Karta yang berdomisili kelurahan Dayamurni, jika program PKH tersebut benar tidak tepat sasaran, sebaiknya warga yang merasa tidak pantas menerima bantuan tersebut selayaknya mengundurkan diri.
“PKH itu kan buat warga kurang mampu, seandainya benar tidak tepat sasaran, saya berharap agar yang bersangkutan mengundurkan diri melalui TKSK setempat,” ujar Andi Setiawan admin Group Facebook Tulang Bawang Barat melalui pesan WhatsApp yang diterima media Newslampungterkini.com.
Lanjutnya, Dinas Sosial Tubaba, atau petugas PKH, segera mendata ulang warga yang tidak mampu. “Jika pun pendataan, ternyata ada yang tidak pantas di beri PKH ya’ di coret,” imbuhnya
Hingga berita ini dilansir, Kepala Tiyuh dan Petugas PKH di wilayah setempat, saat sejumlah awak media mencoba untuk mengkonfirmasi langsung melalui sambungan telepon dan di kediamannya, belum berhasil ditemui.
Dikutip dari laman Kemsos.co.id, program PKH sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.
Diketahui bahwa manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Laporan : Dedi Priyono
