KPK Rakor dengan Bank Lampung, Apa yang Dibahas??
Newslampungterkini.com LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bank Lampung menggelar rapat koordinasi di ruang Rapat Utama Lantai IV Kantor Pusat PT. Bank Lampung, Rabu (29/8/2018).
Rapat dihadiri juga oleh perwakilan dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Seluruh Kepala Daerah dan dilaksanakan pada 11 April 2018 lalu dan dievaluasi setiap dua bulan sekali oleh KPK.
Dikatakan ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK Adlinsyah Malik Nasution, bahwa Program Optimalisasi Penerimaan Daerah memerlukan peran Bank Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana daerah yang nantinya wajib dikelola dengan system e-planning dan e-budgeting pada 01 Januari 2019 mendatang.
Dalam hal penerimaan pajak dan maintenance Wajib Pajak, tidak hanya pajak kendaraan bermotor (PKB), reklame, PBB, parkir, tempat hiburan, perhotelan dan pajak restoran. Tetapi Bank Lampung dapat berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak-pajak lainnya yang bisa dioptimalkan.
Menurutnya, system Aplikasi Online yang dimiliki perbankan sangat diperlukan sekaligus dipercaya dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, sebagai langkah awal telah dilakukan pemasangan tapping box dibeberapa hotel, restoran dan tempat hiburan.
Namun KPK berharap kedepannya tapping box dapat langsung terkoneksi ke sistem Bank Lampung, hal ini agar PAD yang masuk bisa maksimal dan tidak ada kebocoran.
Baca Juga : Nicke Widyawati Resmi Jabat Dirut Pertamina
Pada kesempatan ini, KPK juga menyampaikan harapannya terhadap Bank Lampung selaku Bank Pembangunan Daerah dapat berkontribusi lebih kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung untuk mendukung penyediaan tapping box yang diharapkan dapat tersedia sebanyak 400 unit.
Dan hal ini disambut posistif oleh Manajemen Bank Lampung yang rencananya pengadaan unit tapping box dimaksud akan dilaksanakan secara bertahap.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Bank Lampung, Eria Desomsoni mengucapkan terima kasih atas kunjungan KPK.
Sebagai Bank daerah, Bank Lampung sangat mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan menanti peran yang akan diberikan kepada Bank Lampung.
Eria Desomsoni juga menjelaskan, Bank Lampung sebagai penyedia layanan sangat siap membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu program Bank Lampung yang saat ini akan segera launching adalah E-Samsat yang mana pembayaran Pajak Kendaraan akan semakin mudah dibayarkan oleh Wajib Pajak.
KPK juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana Bank Lampung untuk segera mengimplemantasikan Pemda Online sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor: 910/1866/SJ serta Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi transaksi non-tunai pada Pemerintah Daerah.
Hal ini tentunya mendukung program KPK dalam hal pemberantasan korupsi, selain itu KPK juga menyampaikan bahwa idealnya pengelolaan Kas Daerah diseluruh Pemerintah Daerah wajib dikelola oleh Bank Daerahnya.
Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka mengembangkan Bank Daerah. Sehingga jika masih terdapat Pemerintah Daerah yang pengelolaan Kas Daerahnya dilaksanakan pada Bank lain, akan menjadi perhatian bagi KPK untuk mendalaminya. (Edt/BU)
