27 April 2026

News Lampung Terkini

Portal Berita Lampung

DPRD Sumbar Nilai Pemprov Lemah Realisasikan Penerimaan PAD

Newslampungterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dinilai memiliki banyak kelemahan untuk merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melemah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

“Basuluah matohari, bagalanggang mato rang banyak, banyaknya kelemahan dalam penerimaan PAD, Pajak daerah mengalami penurunan dari target awal, apa yang menjadi penyebabnya, mohon dijelaskan,” ujar juru bicara Fraksi PPP dan Nasdem saat rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD tahun 2020, Kamis, 17 September 2020.

Baca Juga :  Pemkot Bandar Lampung Kembali Raih Penghargaan dari Kemendagri

Menurut juru bicara, pemerintah daerah perlu menggali target pendapatan daerah, sehingga target pendapatan dapat lebih ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan belanja penanganangan Pendemi.

“Besaran alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung diusulkan Ranperda perubahan APBD 2020 berbeda dengan disepakati KUPA- PPAS perubahan APBD 2020, maka sebab itu, mohon penjelasan,” ujarnya.

Wakil ketua Irsyad Syafar mengatakan, alokasi anggaran untuk subsidi bunga dan penjaminan kredit murah pemberian subsidi bagi usaha super mikro dan usaha kecil sekali baru dialokasikan Rp 3.450.000.000 anggaran jauh dari kebutuhan.

Baca Juga :  Pemerintah Kota Bandar Lampung Terima Kunjungan Kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf

“Alokasi perlu ditingkatkan, agar dapat mengcover usaha super mikro dan kecil sekali terdampak pandemi,” ujarnya.

Semantara itu, Juru bicara fraksi Golkar mempertanyakan terjadinya perlambatan ekonomi di Sumbar Januari – Maret 2020, apa penyebabnya, pihaknya meminta penjelasan Gubernur.

Baca Juga :  Walikota Eva Dwiana Hadiri Halal Bihalal Masyarakat Perantau Sumbagsel

“Target penurunan PAD terjadi penurunan di Sumbar, maka diminta penjelasan gubernur,” ujar jubir fraksi Golkar

Menurut Jubir Golkar, pihaknya mempertanyakan elanja tidak terduga meningkat dari alokasi awal, maka pihak meminta penjelasan akuntabel belanja tidak terduga tersebut,” ujarnya.

Rapat paripurna dipimpin wakil ketua Irsyad Syafar didampingi wakil ketua Suwirpen dan Pemprov Sumbar dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar. Sebanyak 7 perwakilan fraksi menyampaikan pandangan umum.

(Chan)