50 Persen Tiyuh Akan Diperiksa KPK, Sekda Tubaba: “Saudara Tak Perlu Risau dan Galau”
Newslampungterkini.com TULANG BAWANGA BARAT – Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitas penetapan dan penegasan batas tiyuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba Herwan Sahri mengundang seluruh Kepala Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) guna mensingkronkan dan mengevaluasi program yang berkaitan dengan penyerapan Dana Desa.
Dikatakan Herwan Sahri, pasca penandatanganan MoU pada tanggal 28 Maret 2018 yang lalu antar Bupati dan Ketua DPRD dihadapan KPK, BPK, Ombudsman dan sejumlah kementerian telah menandatangani berkomitmen untuk pemberantasan korupsi didaerah.
“Hari ini saya sengaja mengundang kepala Tiyuh dan BPT, untuk mensingkronkan, mengevaluasi program yang berkaitan DD Tahun ini. Hal itu untuk mensukseskan program aksi pencegahan korupsi oleh KPK, yang tentunya dilihat dari beberapa faktor diantaranya berkaitan dengan tertib administrasi” terangnya
Menurut Herwan Sahri bahwa, kegiatan Sosialisasi guna menentukan batas wilayah antar Tiyuh se Kabupaten Tubaba merupakan bagian penting dari administrasi yang harus segera ditertibkan dengan baik.
“Kegiatan ini banyak kaitannya dengan tertib administrasi. Ada beberapa tahapan yang perlu saya sampaikan yaitu meliputi tentang pelaporan, realisasi kegiatan, tentang aset, tentang pengalokasian anggar dan tentang peta tiyuh yang ril. Semua ini harus ditertibkan berkaitan dengan anggaran dari pusat dan guna suksesnya rencan Aksi Pencegahan Korupsi dari KPK,” Tegasnya
Dikatakannya juga bahwa Kabupaten Tubaba merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan kegiatan program aksi pencegahan korupsi oleh KPK.
“Setidak-tidaknya Tahun ini ada 50 persen Tiyuh akan di audit dan diperiksa oleh KPK, karena itu komitmen kita, tetapi Saudara-saudara tidak perlu risau tidak perlu galau karena ini dalamrangka pencegahan dini,” imbuhnya. (DP)
