Pj Sekda Kabupaten Pesisir Barat Hadiri Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
Newslampungterkini.com – Pj. Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung, Jumat (25/4/2025).
Ikut mendampingi Pj. Sekda dalam kegiatan tersebut Plt. Kabag. Perekonomian dan SDA Setda Pesibar, Antoni Wijaya, S.IP., M.M., Ka. BPKAD, Mizar Diyanto, S.E., M.P., dan Plt. Sekretaris Bappelitbangda, Isnaeni Aditya Marvan, S.H., M.M.
Rakor tersebut dihadiri langsung Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dan lanjut dibuka oleh Wakil Gubernur, dr. Jihan Nurlela, M.M.
Selain itu ikut hadir juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, jajaran TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Perwakilan Perbankan,
Beberapa panduan penting dalam upaya mempercepat inklusi keuangan di Provinsi Lampung dibahas dalam Rakor tersebut, diantaranya edukasi keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan, mendorong inovasi teknologi finansial (fintech), dan menciptakan regulasi yang mendukung.
TPAKD Provinsi Lampung sendiri telah menjalankan berbagai program kerja, mulai dari program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, sosialisasi kepada masyarakat terkait investasi bodong dan pinjaman online ilegal hingga Bussiness Matching literasi keuangan untuk kelompok tani, nelayan serta Bumdes dan Bumdesma.
Pada kesempatan itu Wakil Gubernur, Jihan Nurlela mengatakan, keberhasilan TPAKD harus tercermin dari program kerja yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, perencanaan program kerja harus selaras dengan kebijakan pusat, prioritas daerah, dan kebutuhan spesifik seperti penguatan infrastruktur keuangan serta UMKM.
“Tahun 2025 menjadi tonggak penting pelaksanaan arah baru pembangunan nasional dengan visi besar yang terangkum dalam Asta Cita. Dengan delapan program utama yang jadi panduan ke depan, maka TPAKD memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan tersebut di tingkat daerah,” kata Wakil Gubernur, Jihan Nurlela.
Wakil Gubernur, Jihan Nurlela menjelaskan, Pemprov Lampung telah menetapkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, yang didukung dengan misi untuk Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Selain itu memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan produktif, serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Transformasi ekonomi harus lebih cepat dan terarah. Tanpa arah jelas, upaya kita tidak akan mencapai sasaran,” tegas Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur, Jihan Nurlela juga menegaskan, Pemprov Lampung juga telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap, dimulai dari baseline Tahun 2025 sebesar 85,5 persen dan 97,2 persen pada Tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.
Sementara pada sektor pertanian yang menyumbang 27 persen membuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi prioritas, mengingat masih banyak petani yang belum terjangkau pembiayaan formal.
Oleh karenanya, agar industri perbankan dan lembaga jasa keuangan berkolaborasi dalam mendukung percepatan akses modal, termasuk dalam pembiayaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
“Petani, Nelayan, Pelaku UMKM serta kelompok-kelompok rentan yang ada di pelosok desa di Provinsi Lampung harus dipastikan memiliki akses pembiayaan mudah, adil dan berkelanjutan,” lanjut Wakil Gubernur, Jihan Nurlela.
Kegiatan itu juga dilangsungkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Web Pelaporan SiTPAKD untuk memastikan TPAKD kabupaten/kota memiliki operator kompeten yang menginput data akurat dan konsisten sehingga sistem dapat digunakan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil berbasis data yang valid.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, jajaran TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Perwakilan Perbankan, menandai komitmen bersama mewujudkan akses keuangan merata sebagai pilar pembangunan ekonomi Lampung
(sn)
Baca Lebih Banyak Berita di Google News
