Pengendalian Inflasi Daerah Bersinergi dengan Berbagai Program Kebijakan Pemerintah Pusat

Newslampungterkini.com – Inspektur Provinsi Lampung Fredy mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Virtual Meeting yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dari Ruang Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/5/2024).

Rapat ini diawali dengan penyampaian laporan terkait Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu Ke-3 Mei 2024 oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini.

Ia melaporkan, bahwa secara historis dari 2020-2023, pada bulan Mei selalu mengalami inflasi dan inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40%. Dengan kelompok yang dominan menyumbang andil inflasi pada periode Mei adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Terkecuali pada Mei 2020, di mana kelompok tersebut memberikan andil deflasi.

Komoditas yang paling sering memberikan andil inflasi pada inflasi Mei adalah bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, dan daging sapi. Adapun inflasi komoditas bawang merah dan daging sapi menunjukkan tren kenaikkan sejak Maret 2024.

Sedangkan, komoditas daging ayam ras menunjukkan tren penurunan pada April 2024. Meski mengalami penurunan, komoditas daging ayam ras tetap perlu diwaspadai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi pada bulan-bulan sebelumnya.

Beralih ke Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu Ke-3 Mei 2024 yang diolah berdasarkan data SP2KP (pencatatan tanggal 13 s.d. 17 Mei 2024), dilaporkan bahwa secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M3 Mei mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sedangkan, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH pada M3 Mei bertambah.

Pudji Ismartini juga melaporkan terkait perkembangan beberapa komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH M3 Mei 2024.

Terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota. Beberapa diantaranya adalah cabai merah (naik di 247 Kabupaten/Kota), gula pasir (naik di 199 Kabupaten/Kota), bawang putih (naik di 186 Kabupaten/Kota), telur ayam ras (naik di 139 Kabupaten/Kota), minyak goreng (naik di 122 Kabupaten/Kota), daging ayam ras (naik di 119 Kabupaten/Kota), dan beras (naik di 38 Kabupaten/Kota).

Sedangkan, untuk bawang merah, meskipun jumlah wilayah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga masih tinggi (naik di 298 Kabupaten/Kota), namun dibandingkan minggu sebelumnya jumlah wilayah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan ini berkurang.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyampaikan Simpulan Hasil Monev Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait upaya yang dilakukan dan dilaporkan Pemda dalam tahun 2024.

Dari simpulan tersebut, Ia menyampaikan bahwasanya tidak semua Kepala Daerah melakukan upaya-upaya untuk inflasi. Dari jumlah 552, angka tertinggi hanya 401 dalam pelaksanaan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

Untuk itu, Ia berharap agar para Kepala Daerah segera kembali mengecek kenaikan harga di daerahnya masing-masing dan melakukan upaya-upaya yang dapat dirasakan hasilnya.

“Saya berharap, teman-teman Kepala Daerah segera kembali lagi untuk bisa mengecek kenaikan harga di daerahnya masing-masing dan melakukan upaya-upaya yang betul-betul dapat dirasakan hasilnya. Bukan yang dilaksanakan formalitas atau seremonial saja. Hal-hal yang seremonial, sekilas-sekilas, hanya untuk pemenuhan laporan, tentunya hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan apresiasi Bapanas atas peran aktif Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan melaksanakan GPM Tahun 2024 sebanyak 4.607 kali GPM. Per 19 Mei 2024 dilaksanakan kegiatan GPM di 37 Provinsi dan 408 Kabupaten/Kota.

Bapanas telah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Urusan Pangan Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan GPM dan pengendalian inflasi. Untuk itu, diharapkan Pemda menyusun jadwal kegiatan GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“GPM saya kira sudah terus bergerak dan teman-teman sudah melaksanakan baik dari anggaran APBD-nya sendiri maupun menggunakan dana dekon. Dan kami selalu mendorong, pada kesempatan ini, bapak ibu mohon dorong terus Gerakan Pangan Murah, libatkan semua pihak sehingga masyarakat bisa memperoleh harga-harga barang yang wajar di tingkat konsumen,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari kejaksaan di seluruh Kabupaten/Kota, hasil monev yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa daerah yang belum melaporkan kegiatan upaya konkrit pengendalian inflasi.

Bahkan ada daerah yang belum melaksanakan upaya konkrit tersebut. Untuk itu, Ia berharap tim pengendalian inflasi daerah secara kolaboratif melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian inflasi di daerah. Sehingga Ia dan tim dapat memitigasi risiko dalam pengendalian-pengendalian inflasi di daerah.

Hal ini tentunya bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan dan target kinerja daerah dalam pelaksanaan pengendalian inflasi.

Selanjutnya ia juga berharap agar Kepala Daerah dapat terlibat langsung dalam mengawasi proses pengendalian inflasi dan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat diwujudkan terutama dalam rapat-rapat pengambilan keputusan di daerah.

“Menurut pendapat kami dalam pengendalian inflasi langsung oleh Kepala Daerah tidak hanya sebagai pengendali inflasi daerah, tetapi juga dalam rangka memperkuat ketahanan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Selanjutnya, kami berharap Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan, pengedalian inflasi dapat disinergiskan dengan berbagai program kebijakan dari pemerintah pusat sebagaimana yang kita selalu diskusikan setiap minggu,” pungkasnya.

(bg/kf)

Baca Lebih Banyak Berita Klik di Google News