Wabup Ali Rahman Tandatangani Naskah Perjanjian Hibah dengan LPP-FBDH
Newslampungterkini.com – Wakil Bupati Drs. H. Ali Rahman, M.T bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Ir. Kussarwono, M.T dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Edwin Bavur, S.Sos.,S.S menghadiri Acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Antara Ketua Umum LPP-FBDH dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan di Kantor Sekjen LPP-FBDH, Jakarta Barat, Rabu (9/03/2022).
Pada acara tersebut, Ketua LPP-FBDH, KPA. Citropanuwun Al.Abdussalam Aziz diwakili oleh Sekjen LPP-FBDH, Dr. Saiful Anwar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah guna mendukung program percepatan Indonesia Terang sesuai Peraturan Presiden RI Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik.
Disampaikan Wakil Bupati Ali Rahman, Lembaga Pengelolaan Proyek Forum Budaya Dunia (LPP-FBDH) merupakan lembaga pengelola sumber dana baik dari Hibah, CSR, Wakaf dan dana lain yang bersifat bantuan dari perorangan, Perusahaan maupun Lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun Luar Negeri serta alternatif lain yang bersumber dari APBN meneruskan hibah Barang dan Pemasangan PJU-TS.
“Dalam pengelolaan penerusan hibah ini, tugas pokok dan fungsi LPP-FBDH melakukan Layanan Proyek Pemasangan PJUTS setiap desa tertinggal. Yang dimaksud desa tertingal adalah daerah yang masih minim akan penerangan jalan umum kawasan pedesaan,” jelasnya.
Sementara itu Sekjen LPP-FBDH, Dr. Saiful Anwar mengatakan, LPP-FBDH sebagai pelaksana proyek akan segera merealisasikan Pemasangan PJUTS dengan satuan per paket yaitu 5.000 unit pemasangan PJUTS di setiap Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan proses administrasi meliputi MOU dengan Para tukang (kontraktor) pemasangan dan Pengadaan dan eskpedisi PJUTS dari setiap daerah
Program Penyaluran Hibah PJU Tenaga Surya juga menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia mendapatkan akses energi modern sebagai upaya mewujudkan energi berkeadilan.
“Untuk proses administrasinya melalui dukungan Gubernur, Rekomendasi Bupati, Rencana Titik Lokasi, Dukungan Bank dan proses NPHD. Jumlah 503 Paket PP 5000 PJUTS dilaksanakan untuk 34 Provinsi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022–2025 yang terstruktur dan sistematis, terbuka, transparan dan akuntabel,” jelasnya.
(Tirta)
