Mendagri Tito Karnavian : Serapan APBD Minimal 90 Persen

Newslampungterkini.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meminta target minimal serapan APBD 2022 yakni 90 persen. Hal tersebut disampaikan menjawab pertanyaan wartawan usai kegiatan Kunjungan Kerja dalam rangka Monitoring, Evaluasi Program, dan Kegiatan Strategis di Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Rabu (5/1/2022).

“Kita harapkan targetnya kalau bisa minimal 90%. Jadi sisa lebihnya, SILPA istilahnya, kalau bisa 10%. Kita juga tidak mengharapkan harus 100% habis, karena perlu untuk pembayaran yang tidak bisa ditunda di awal tahun yang transfernya mungkin terlambat dari pusat. Misalnya, gaji pegawai, air, listrik. Itu kan harus dibayarkan, sehingga perlu adanya SILPA. Tapi jangan berlebihan sisanya itu. Jadi kalau bisa mencapai target 90% saja, itu sudah bagus, suapaya ada uang yang beredar di masyarakat,” ucap Mendagri.

Menurut Mendagri, seandainya ada daerah yang tinggi realisasi pendapatan dan belanjanya, pihaknya sedang berembuk dengan Kementerian Keuangan, dan akan diberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang realisasi pendapatannya mencapai hampir 100% dan belanjanya juga tinggi.

“Di Lampung, dua-duanya dapat. Pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi di tingkat Nasional, terimakasih untuk itu Bapak Gubernur, ” kata Mendagri.

Masih kata Mendagri, Sedangkan untuk Kabupaten Kota, rata-rata juga tinggi. Tapi untuk Kota juga ada yang realisasi pendapatan dan belanjanya rendah.

“Mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk perbaikan kedepan untuk sanksi, sementara saya sampaikan saja himbauan,” ujarnya.

Menurut Mendagri, untuk Kepala Daerah yang realisasi pendapatan dan belanja rendah sudah disampaikan oleh setingkat Menteri, agar bisa menjadi koreksi.

“Tapi kalau sudah sampai di tingkat rendah sekali sampai 30-40%, berarti kan uang tidak beredar di masyarakat, saya akan buat teguran tertulis dan diumunkan kepada publik,” tegas Tito Karnavian.

Selain itu, Mendagri juga menjawab pertanyaan rerkait penanganan pandemi Covid-19, menurutnya yang paling utama sekali adalah pengendalian pandemi, karena pengendalian pandemi ini menjadi kunci kita semua untuk bisa mencapai target pendapatan sekaligus untuk mengeksekusi program sesuai dengan rencana belanja.

“Kalau pandeminya tidak terkendali, ya susah kita untuk mencapai target pendapatan dan target belanja karena mengelola pemerintahan itu baik di daerah sama. Bagaimana caranya pendapatan lebih besar dari belanja. Pendapatannya banyak belanjanya dibawah sedikit, itu namanya surplus. Jangan sampai target pendapatannya tidak tercapai, belanjanya tinggi, itu defisit, (program) tidak bisa dieksekusi,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam konteks penanganan pandemi, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Gubernur karena hampir semua indikator penanganan pandemi relatif bagus.

“Tingkat vaksinasi juga sudah diatas 70%, terimakasih banyak. Namun saya juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur, Bupati dan Walikota agar tidak lengah. Karena kita sedang menunggu, masa yang sangat penting, yaitu masa setelah Nataru. Kita lihat 2 minggu kedepan, mudah-mudahan secara nasional tidak terjadi lonjakan secara signifikan, termasuk Lampung juga bisa tetap landai. Ini merupakan tes yang sangat penting,” terangnya.

Mendagri Tito Karnavian minta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota tetap kampanyekan protokol kesehatan pakai masker, apapun variannya, masker nomor satu, mempercepat vaksinasi terutama untuk orang tua, menyisir kembali door to door. Supaya tingkat kematian bisa betul-betul diturunkan.

“Selain itu siapkan kalau ada skenario terburuk bila terjadi lonjakan kasus, masuk rumah sakit diberikan perawatan maksimal, kita sudah siap. Kita belajar dari pengalaman yang lalu. Sarana Faskes, obat-obatan, tenaga kesehatan dalam satu bulan ini betul-betul disiapkan,” katanya.

“Terkait pemulihan ekonomi, saya memberikan apresiasi kepada beliau karena pendapatan Provinsi Lampung itu tertinggi nomor 2 mencapai 99%.  Itu sangat bagus sekali, saya juga gak ngerti. Resepnya beliau, saya perlu belajar, kemudian, nanti saya akan buat tim untuk belajar kiatnya, supaya nanti saya bisa memberikan masukan kepada provinsi lain yang rendah. Banyak daerah yang masih rendah, masih 70% pendapatannya. Kalau pendapatannya kurang kan belanjanya kurang, kasihan rakyat. Ini sih bagus, 99%. Nomor 2 setelah Jawa Barat,” ungkapnya.

“Kemudian saya juga mengapresiasi Bapak Gubernur, karena belanjanya termasuk 5 tertinggi. Artinya apa, uangnya tidak disimpan, diedarkan kepada masyarakat dalam bentuk program-program. Ini sangat bagus sekali. Sama, saya juga akan pelajari apa kiatnya beliau,” ucap Mendagri.

“Beliau juga banyak terobosan-terobosan kreatif di bidang pertanian dan lain-lain. Saya dari Pemerintah Pusat tentunya mendorong dan mendukung, apalagi Lampung merupakan salah satu Gudang Pangan, Sumber Pangan Nasional. Saya juga minta, lima Visi Misi Bapak Presiden supaya menjadi pegangan dalam menyusun program-program untuk membuat Lampung melompat,” tambahnya.

Menurutnya, Lampung ini luar biasa lompatannya, setelah pemekaran dari Sumatera Bagian Selatan. Ini bisa-bisa sebentar lagi melampaui Sumatera Selatan, cepat sekali kemajuannya. Dalam melakukan pembangunan harus tetap berwawasan lingkungan, karena daerah kita ini rentan dengan bencana. Mulai dari gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, banjir, longsor, dan lain-lain.

“Ada yang sudah ditakdirkan demikian karena letak geografisnya, tapi juga ada yang buatan manusia karena eksploitasi yang berlebihan,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait vaksin booster atau vaksinasi dosis ketiga yang tanggal 12 Januari launching dan berlaku secara nasional. Mendagri katakan nanti dari Dinas Kesehatan Provinsi akan dikoordinasikan oleh Menkes untuk penyaluran vaksinnya.

Berapa vaksin yang diperlukan untuk booster, tapi ada vaksin yang berbayarkan, ada juga yang tidak berbayar, PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Mengenai distribusi vaksin akan diatur oleh Bapak Menkes, namun daerah perlu membuat skenario. Dihitung, kira-kira berapa yang PBI daerah Kabupaten Kota masing-masing, direkap sehingga nanti bisa tahu, berapa kira-kira kebutuhan vaksin di daerah itu dan berapa yang berbayar, sehingga nanti saat distribusinya nanti pas,” paparnya.

Kemudian, untuk PTM, Mendagri menjelaskan, prinsipnya didorong untuk tatap muka. Tapi semua situasional untuk di daerah. Tapi baiknya dipercepat dulu vaksinasi, setelah aman paling tidak dua pertiga dari yang ada di sekolah itu sehingga sudah terjadi herd immunity, kemudian baru dilakukan PTM penuh. Sangat situasional tergantung daerah masing-masing.

(bg/kmf)