Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021
Newslampungterkini.com – Pemerintah Kota Bandar Lampung, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual di ruang rapat Walikota, Kamis (27/05/2021).
Dalam Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang didampingi oleh Asisten III, Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Hukpol, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung.
Rapat Koordinasi Nasional dengan tajuk Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor.
Dalam amanatnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan, baik tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
“Mengikuti prosedur itu penting, tapi lebih penting tercapainya target yang telah diterapkan, karena yang ditunggu rakyat adalah hasilnya, manfaatnya,” tegas Presiden.
Menurut Presiden Joko Widodo, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, oleh karenanya dibutuhkan orkestrasi yang betul-betul terkelola dengan baik.
“Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyampaikan beberapa hal penting yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian, yakni, percepatan belanja pemerintah harus terus dikawal dan ditingkatkan.
Saat ini baru 15% APBN dan 7% APBD yang terserap. Begitu juga percepatan pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih lambat, yakni baru sekitar 10.98% Pemerintah Pusat, dan kurang dari 5% untuk Pemerintah Daerah.
Kemudian kualitas perencanaan harus terus ditingkatkan. Menurut Presiden masih ada program yang tidak jelas hasil ukuran dan sasarannya, dan tidak singkron dengan kegiatan lainnya, sehingga masyarakat kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.
Selanjtnya, akurasi data masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya menjadi tidak baik, contohnya data bantuan sosial yang tidak akurat, tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.
Untuk itu Presiden meminta agar basis data antar program dikawal dengan baik, dan dituntaskan sampai keakar permasalahan agar tidak terjadi pengulangan ditahun-tahun selanjutnya.
(sen)
