Bantuan Untuk Warga Tubaba Belum Jelas, DPRD Tubaba Gelar Rapat Tertutup dengan Dinas Sosial
Newslampungterkini.com – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial (Kemensos), Program Maju Sejahtera (Mantra/APBD), Sembako dan BLT dari Dana Desa (DD), untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, menurut para Pimpinan DPRD Tubaba belum jelas dan dianggap runyam.
Usai rapat dengar pendapat lintas Komisi diruang Komisi Dua Gedung DPRD Tubaba, pada Selasa (28/4/2020) Yantoni Ketua Komisi I, menjelaskan bahwa kegiatan rapat bersama Dinas Sosial, dilakukan setelah mendengar dan melihat informasi yang muncul di masyarakat bahwa Pemkab Tubaba menyediakan dana 24 Miliar untuk penanganan wabah virus corona, serta menyiapkan bantuan beras sebanyak 600 ton untuk 60 ribu Kepala Keluarga.
“Bantuan itu dari mana? Gak jelas bantuan itu, Kami tidak mau seolah-olah anggaran dan bantuan-bantuan terutama dari Kabupaten sudah dusetujui DPRD, karena selama ini Lembaga Legislatif belum pernah ada pembahasan secara konkret, DPRD Tubaba bukan milik kelompok atau perorangan, melainkan 30 wakil rakyat yang terdiri dari fraksi-fraksi,” kata Yantoni diruang Komisi II DPRD Tubaba.
Dihadapan lintas komisi dan para pimpinan DPRD Tubaba, Yantoni menyampaikan kekecewaan terhadap Eksekutif, yang menurutnya telah memanfaatkan situasi Darurat Nasional atas wabah Covid-19 dengan mendalihkan berbagai kebijakan langsung dari pemerintah pusat.
“Kami sangat menyesalkan Pihak Eksekutif mengapa tidak mengajukan usulan dan pembahasan dari awal sesuai Instruksi Presiden, kami tidak mau ada tumpang tindih anggaran dan bantuan atau memanipulasi data penerima bantuan, apalagi kita ketahui banyak pos bantuan yang akan diberikan untuk warga Tubaba,” ungkapnya.
Selanjutnya, dijelaskan Yantoni bahwa bantuan yang akan disalurkan untuk warga Tubaba sangatlah banyak, mulai dari bantuan dari Kementrian Pusat, APBD, hingga bantuan dari penggunaan Dana Desa, sehingga jika dibagikan secara merata sesuai data jumlah Kepala Keluarga di Tubaba, termasuk para anggota DPRD pun akan kebagian atau bahkan overload.
“Untuk itu, kami DPRD mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi semua bantuan dampak Covid 19 di Tubaba, agar tidak disalahgunakan oknum untuk kepentingan pribadinya. Jujur hingga saat ini kami kecewa, karena belum pernah ada penyampaian baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai Refocusing anggaran Rp. 24 Miliar dan sumber anggaran bantuan lainnya,” jelasnya.
Didampingi Wakil Ketua Dua DPRD Tubaba Joko S.Kuncoro dan sejumlah pimpinan DPRD setempat, Yantoni menjelaskan bahwa, dalam Instruksi Presiden Nomor 4 poin ke 2, menjelaskan bahwa Pemerintah daerah harus melakukan Refocusing anggaran untuk Covid dengan mekanisme yang sesuai, tentunya duduk bersama dengan Legislatif atau DPRD Tubaba untuk pembahasan.
Yantoni juga menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan di Tubaba, dari Pusat yakni PKH 13.500 KK, BPNT/Sembako 10.454 KK, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos 17.615, dan untuk Daerah yakni Mantra 13.250, Sembako untuk 50.000 kepala keluarga.
“Kami juga telah meminta Dinsos untuk memberikan data akuratnya, harus sesuai nama dan alamat penerima dari setiap program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti PKH, BLT Kemensos, BPNT, Mantra dan Sembako, serta BLT DD,” pungkasnya.
Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun media, dari Dinas Sosial Tubaba data penerima bantuan di Tubaba yakni terdapat perbedaan yaitu untuk PKH sebanyak 11.195 penerima, Mantra 11.113 penerima, BLT Sosial 11.948, Sembako 10.076, dan BLT DD 13.404 penerima.
Rapat Dengar pendapat lintas Komisi DPRD Tubaba tersebut, dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Tubaba Busroni, Wakil Ketua II Joko S.Kuncoro, Ketua Komisi I Yantoni, Ketua Komisi III Paisol, para Sekretaris Komisi dan anggota dan Plt. Kepala Dinas Sosial Somad yang didampingi Muhammad Yusuf Kepala Bidang perlindungan dan jaminan sosial.
Laporan : Dedi Priyono
