Wagub Chusnunia Minta Biro Kesra Perkuat Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan
Newslampungterkini.com, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mendorong Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Lampung memperkuat program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan keagamaan.
Hal itu disampaikan Wagub Chusnunia Chalim usai mendengarkan paparan program dari Kepala Biro Kesra Provinsi Lampung Ratna Dewi, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Kantor Gubernur, Selasa (15/10/02019).
Penguatan tersebut, menurut Wagub, bisa ditempuh dengan menciptakan kehidupan yang religius, berbudaya, aman, dan damai di Provinsi Lampung.
“Upaya menciptakan kehidupan yang religius, berbudaya, aman, dan damai ini merupakan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan keagamaan. Program ini harus ditingkatkan seperti pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah, rumah ibadah, pondok pesantren, TPA,” jelas Wagub.
Upaya penguatan lainnya yaitu meningkatkan bantuan kepada tokoh agama dan hafidz/hafidzah. “Peningkatan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dan Nasional, peningkatan peserta umroh dan wisata rohani,” jelas Wagub Chusnunia.
Wagub juga menjelaskan perlunya peningkatan di bidang kebudayaan guna mewujudkan Lampung kaya festival dalam rangka meningkatkan indeks kebahagiaan.
“Kita dapat menggelar festival anak yatim yang dapat dilaksanakan sebelum anak-anak masuk sekolah untuk meningkatkan indeks kebahagiaan. Selain itu juga kita bisa memperingati Hari Santri dengan mengundang habib, syech dan lainnya,” ujarnya.
Tentunya peningkatan bantuan ini, lanjut Wagub, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Peningkatan bantuan ini juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Ratna Dewi menjelaskan Biro Kesra mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Bina Mental Spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.
“Biro Kesra bertujuan untuk tercapainya peningkatan kerukunan umat beragama melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan keagamaan, dan tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkup sekretariat daerah,” jelasnya.
(Bbg/Hmsprov)
