Dari WDP, Pemkab Lampung Tengah Akhirnya Raih WTP
Newslampungterkini.com LAMPUNG TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akhirnya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 setelah sebelumnya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penyerahan LHP atas LKPD diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto SE kepada Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto di Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Kamis (23/5/2019).
Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat atas capaian kinerja yang telah didapatkan.
Atas pencapaian itu, Bupati Loekman mengajak seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk terus memacu kinerja sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan lebih meningkat dan akan menjadi modal besar dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.
“Predikat ini dapat memacu semangat seluruh jajaran untuk bersama sama mempertahankannya. Saya minta kedepannya seluruh OPD untuk lebih giat lagi, dan dapat mempertahankan predikat ini,” ujar bupati.
Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Sunarto menjelaskan, Kabupaten Lampung Tengah sebelumnya pada tahun 2018 mendapatkan predikat WDP. Untuk tahun ini, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Pemkab Lampung Tengah diberikan predikat WTP.
“Hasil pemeriksaan yang kita lakukan tentang pengelolaan keuangan Pemkab Lampung Tengah tahun 2018 termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilakukan maka kita berikan predikat WTP,” Terangnya.
Menurutnya, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Hal tersebut didasarkan pada beberapa kriteria antara lain adanya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Advertorial
