DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ 2018 dan Jawaban Walikota
Newslampungterkini.com METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengelar Rapat Paripurna membahas tentang Pendangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2018 dan jawaban Walikota Metro atas pandangan umum fraksi fraksi, di Aula DPRD setempat Kamis (11/04/2019).
Rapat Paripurna dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, dan dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, serta OPD terkait.
Pada Paripurna tersebut Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan, Paripurna ini untuk evaluasi dan masukan pembangunan pada tahun ke depan untuk mewujudkan Kota Metro menjadi lebih maju dan masyarakat yang sejahtera.
Dikatakannya, terkait 2 idikator yang belum mencapai target, salah satunya masih kurangnya jumlah guru yang mengikuti pendidikan Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK).
Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas GBK dengan mengadakan pelatihan dan Workshop secara rutin dengan melibatkan narasumber dari Universitas Lampung.
Sedangkan terkait dengan pelayanan kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 UPTD RSUD A Yani Metro, memiliki tambahan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
Selain itu telah meningkatkan status Puskesmas rawat inap Sumbersari Bantul menjadi RS tipe D, meningkatkan SDM tenaga kesehatan dan mengusulkan penambahan anggaran Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
Kemudian mengenai jumlah guru, Pairin mengatakan, berdasarkan data telah memadai, hanya saja perlu adanya upaya untuk melakukan pemerataan guru yang berkualitas ke seluruh sekolah di Kota Metro.
Apalagi saat ini sistem zonasi telah diberlakukan, kuantitas dan kualitas guru harus merata di seluruh sekolah tanpa adanya perbedaan. “Sehingga kualitas pendidikan akan terus meningkat secara merata tidak hanya pada sekolah tertentu,” ungkapnya.
Sementara terkait dengan anggaran kesehatan, walikota menyampaikan, senantiasa berupaya untuk mempertahankan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD, bahkan pada tahun anggaran 2018 alokasi anggaran kesehatan sudah mencapai 23% dari APBD.
“Alokasi anggaran tersebut salah satunya diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada setiap Puskesmas, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Kemudian, di bidang infrastruktur untuk drainase pada tahun 2018, sudah ditindaklanjuti melalui program kegiatan OPD, baik dari Dinas PU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta program Gerbang Bumi Say Wawai.
Sedangkan mengenai ketersediaan pupuk saat ini telah menggunakan billing system, di mana petani memperoleh pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Untuk mengatasi permasalahan kekurangannya modal petani, Dinas Ketahanan Pangan telah merevitalisasi 18 Gapoktan menerima dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan PUAP sebesar 100 juta sehingga kelompok tani dapat memperoleh pupuk melalui billing system.
Lanjutnya menyikapi permasalahan sampah, dilanjutkan Pairin, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan revitalisasi TPK Karangrejo, dengan kegiatan pemanfaatan gas metan serta dilakukan perbaikan landasan cuci truk pembuangan sampah.
“Disamping itu, kami telah mengusulkan melalui anggaran APBN untuk pembuatan TPS 3R, guna memilah sampah organik dan non organik untuk menjadi kompos sehingga hanya sisa sampah yang dibuang ke TPA Karangrejo,” paparnya..
Mengenai fiskal terhadap pemerintah pusat, Walikota Metro menyatakan akan mengupayakan pengembangan ekonomi kemasyarakatan, dengan menjalin kerjasama dengan swalayan yang ada di Kota Metro.
Laporan : DD/ADV
