RAPBD Bandar Lampung Tahun 2027 Mencapai Rp2,84 Triliun
Newslampungterkini.com – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Eva juga menyampaikan tanggapan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD.
Wali Kota Eva mengatakan penyusunan RAPBD 2027 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp2,841 triliun.
Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp1,564 triliun, pendapatan transfer lebih dari Rp1,550 triliun, serta penerimaan pembiayaan daerah lebih dari Rp126,58 miliar.
Sementara itu, alokasi belanja dan pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp2,841 triliun lebih.
Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp2,324 triliun lebih yang digunakan untuk kebutuhan pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial.
Kemudian belanja modal dialokasikan sekitar Rp305,60 miliar untuk mendukung fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur. Adapun belanja tidak terduga disiapkan sekitar Rp95,25 miliar untuk menghadapi kondisi darurat.
Wali Kota Eva menyebut prioritas pembangunan Kota Bandar Lampung pada 2027 diarahkan pada sejumlah sektor, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, ketertiban umum, pelayanan publik, inovasi, serta lingkungan hidup.
Selain RAPBD, pemerintah kota menyampaikan tanggapan terhadap empat Raperda inisiatif DPRD. Keempatnya yakni Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan, Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, serta Raperda Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan.
Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat segera diselesaikan, termasuk pembahasan empat Raperda inisiatif, sehingga seluruh rancangan regulasi dan anggaran dapat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.(sn)
Baca Berita di Google News
