Bandar Lampung Terkini

23 September 2026

News Lampung Terkini

Portal Berita Lampung

Penguatan Ruang Fiskal, Wali Kota Eva Dwiana Ikut Dorong Kemandirian Kota

Newslampungterkini.com – Penguatan ruang fiskal pemerintah kota menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danar Hadi, Solo, Kamis, 3 September 2026.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turut menghadiri rapat yang mempertemukan para kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia tersebut.

Forum APEKSI membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi pemerintah kota, terutama terkait kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Aktivitas Anak Krakatau Menurun, Status Turun dari Siaga ke Waspada

Salah satu perhatian utama diarahkan pada kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

APEKSI mendorong agar skema transfer tersebut semakin mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan masing-masing kota.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Dorong Pengembangan Potensi Desa Berorientasi Ekspor

Selain transfer fiskal, pemerintah kota juga menyoroti perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penataan belanja pegawai hingga pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil setiap daerah agar tidak menggerus ruang fiskal untuk pembiayaan program pembangunan lainnya.

Baca Juga :  Hadapi Konflik Pertanahan di Lampung, Reza Berawi Serukan Mediasi

“Kondisi tersebut dinilai penting karena pemerintah kota dituntut tetap mampu memberikan pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan masyarakat,” ujar Eva Diana.

Melalui forum APEKSI, ia berharap pemerintah kota di berbagai daerah menyatukan aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Harapannya, kebijakan nasional dapat lebih selaras dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan fiskal masing-masing daerah. (sn)

Baca Berita di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *