343 Tahun Kota Bandar Lampung, Asroni Soroti Masih Minimnya Fasilitas Dasar
Newslampungterkini.com – Kota Bandar Lampung telah menginjak usia ke-343 tahun. Namun di balik usia yang kian matang, masih banyak pekerjaan rumah yang belum tersentuh tuntas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Warga di sejumlah wilayah padat penduduk masih berhadapan dengan persoalan klasik yakni minimnya fasilitas dasar.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti langsung sejumlah titik lemah dalam pelayanan publik yang dianggap tak kunjung mendapat penanganan serius dari pemerintah kota.
“Pemerataan pendidikan masih jadi masalah utama di Bandar Lampung,” kata Asroni, Selasa (17/6/2025).
Ia mencontohkan wilayah Kedaung dan Beringin Jaya di Kecamatan Kemiling yang hingga kini belum memiliki Sekolah Dasar (SD) sama sekali. Akibatnya, terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah terdekat dan akses pendidikan menjadi tidak merata.
“Saya mendesak Pemkot segera merespons kebutuhan pembangunan SD di Kedaung dan Beringin Jaya. Jangan sampai anak-anak usia sekolah kehilangan hak dasarnya hanya karena tidak adanya fasilitas,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Tak hanya itu, Asroni juga menyoroti pentingnya persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam proses kelulusan siswa. Menurutnya, perlu strategi yang jelas agar tidak menimbulkan kecemasan baru di kalangan orang tua dan siswa.
Tak kalah memprihatinkan, layanan kesehatan di kota ini juga dianggap jauh dari kata ideal. Dalam rapat bersama tim fasilitas kesehatan BPJS dan sejumlah OPD terkait, Komisi IV menemukan banyak wilayah yang masih kekurangan dokter umum dan dokter gigi.
“Kemiling dan Rajabasa contohnya. Wilayah padat penduduk, tapi fasilitas kesehatan minim. Ada Pustu, ada Puskel, tapi tidak ada dokternya. Lalu untuk Puskesmas, rasio idealnya 1:20.000 jiwa. Tapi Kemiling penduduknya 80 ribu, dan Rajabasa 60 ribuan, masing-masing hanya punya satu Puskesmas rawat jalan,” beber Asroni.
Persoalan kian pelik setelah kebijakan terbaru membuat tanggungan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pusat dan provinsi kini dialihkan ke Pemkot. Dari 15.000 PBI APBN dan 10.680 PBI provinsi, seluruhnya kini menjadi beban APBD Kota Bandar Lampung.
“Bicara soal anggaran, ini jadi bom waktu. Apalagi kita tahu, program kesehatan seperti P2KM yang bisa dimanfaatkan di rumah sakit negeri dan swasta pun kini terkendala tunggakan anggaran mencapai Rp42 miliar,” ungkapnya.
Asroni meminta Pemkot segera menuntaskan persoalan-persoalan krusial ini. Sebab, usia kota yang terus bertambah seharusnya sejalan dengan meningkatnya kualitas hidup warganya.
Baca Berita Lain di Google News
