Pemkab Pesisir Barat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kemendagri

Newslampungterkini.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat beserta Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia mengikuti kegiatan tersebut diatas secara virtual melalui aplikas “Zoom Meeting” yang bertempat di gedung Sasana Bhakti Praja pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta. Senin (9/1/2023)

Rakor tersebut berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tidak terdampak pada krisis ekonomi global.

Hadir pada rakor tersebut diatas secara virtual, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, para Narasumber yang ahli di bidang perekonomian dan statistik, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota se-indonesia).

Hadir langsung mengikuti rakor tersebut secara virtual di Ruang Rapat Asisten Lantai 3 Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, MP. Kabag Perekonomian dan SDA Ariswandi, S.Sos, Kepala Bappelitbangda Syaifullah, S.Pi, Kadis Perhubungan Nurman Hakim, S.H., MM, Kadis Sosial Agus Triyadi, S.IP., M.M, serta beberapa pejabat dari instansi terkait.

Menteri Dalam Negeri yang juga sebagai pimpinan jalannya rapat, M. Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh peserta rakor agar tidak pernah bosan dalam mengikuti rapat koordinasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah. Karena memang tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan-permasalahan global.

“Saya juga baru kembali dari kunjungan keluar negeri, di beberapa negara Eropa sudah ada yang harga kebutuhan pokoknya naik sebanyak 3 kali, dijalan-jalan juga banyak lampu yang mati karena untuk menghemat biaya ditambah lagi krisis yang diakibatkan oleh perang antara Rusia-Ukraina,” kata Mendagri.

Sedangkan Kepala BPS RI Dr. Margo Yuwono S.Si., M.Si. menyampaikan terkait dengan perkembangan inflasi sepanjang Tahun 2022, diharapkan para peserta rakor dapat memahami sebab-sebab Inflasi dan bagaimana cara mengantisipasinya, yang kemudian akan menjadi catatan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Inflasi Tahun 2023.

Ada 4 hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah tahun 2022, antara lain :

1. Terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas;
2. Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi;
3. Di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang;
4. Melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.

“Kebijakan pengendalian Inflasi daerah oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan cara kerjasama atau berkaloborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak lupa untuk melaksanakan evaluasi setiap hari senin untuk melihat perkembangan target pengendalian inflasi di seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota),” ujar Kepala BPS.

(sn/kf)