DPRD Tubaba Minta Penegak Hukum Selidiki Dugaan Praktik Korupsi Anggaran Bimtek Sipades
Newslampungterkini.com, Tulang Bawang Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan permainan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) bulan Agustus 2019.
Berita Terkait : Tarik Dana Desa Hampir 1 Miliar, Bimtek Sipades dI Tubaba Jadi Ajang Komersial
Desakan tersebut diungkapkan Busroni SH dan Muammil S.Ag dari Fraksi Demokrat, bahwa menurut mereka dana Rp.10 juta yang ditarik dari para kepala tiyuh dan disetorkan secara tunai kepada penyelenggara terdapat banyak kejanggalan.
Sebab penyelenggaraan Bimtek tersebut hanya dilaksanakan selama 3 hari meskipun dengan berbagai alasan yang menurut mereka kurang logis.
“Apalagi kami dengar para peserta tersebut berangkat masing-masing,” katanya kepada wartawan Senin (30/9/2019).
Berita Terkait : Bimtek Program DD di Tubaba Ladang Subur Korupsi, Kasubag Aset: Saya Cuma Cari Nama
Anggota DPRD Tubaba itu meminta agar aparat Kepolisian dan Kejaksaan dapat segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Apalagi pihaknya mendengar banyak kepala tiyuh yang merasa keberatan atas pembiayaan tersebut.
“Jangan sampai praktik-praktik penyelenggaraan program di Tubaba dari dana desa menjadi ladang subur untuk praktik korupsi yang di kemas dengan kegiatan lalu menamengkan berbagai pihak-pihak tertentu, artinya persoalan ini menjadi perhatian serius,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Tiyuh (Desa) se-Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), yang di laksanakan di Novotel Bandarlampung tanggal 1 sampai 3 Agustus 2019 lalu, diduga jadi ladang subur korupsi oknum panitia penyelenggara.
Berdasar penelusuran media Newslampungterkini.com sebelumnya, kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, dengan harapan menjadi acuan penting dalam pengelolaan aset desa, namun itu tampak hanya sebatas teori, sebab fakta di lapangan banyak aplikasi yang tidak dapat difungsikan sejumlah Aparatur Tiyuh di Tubaba.
Menurut kepala tiyuh yang enggan disebutkan namanya, Bimtek Sipades yang dilaksanakan tidak efektif dan terkesan hanya untuk proyek mencari keuntungan oleh penanggung jawab kegiatan.
“Bimtek Sipades itu menurut kami cuma untuk buat cari untung saja, mana aplikasinya susah dibuka di Tubaba, percuma saja buang 10 juta per Tiyuh dari total 93 Tiyuh di Tubaba. Kegiatan tadinya memang tidak ada dalam rencana program, itu program dadakan, tiba-tiba kami kepala tiyuh disuruh memasukkan program nya agar dilaksanakan,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya.
Laporan : Dedi Priyono
