Tak Dapat Kejelasan Soal Pencairan ADD dan DD, Kepala Desa di Lampura Ancam Turun Ke Jalan
Newslampungterkini.com LAMPUNG UTARA – Terkait tidak adanya kejelasan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 yang tertunggak selama 7 bulan dan Dana Desa tahun anggaran 2018 termin I memaksa sejumlah kepala desa yang dipimpin Ketua APDESI Kabupaten Lampung Utara (Lampura) H. Sulki, mendatangi Pemkab setempat guna mempertanyakan kejelasan anggaran kepada Kepala Bidang Perbendaharaan BPKA Kabupaten Lampura, Edi Irawan, Senin (07/05/2018).
Dalam pertemuan itu, Ketua APDESI H. Sulki, mempertanyakan alokasi keuangan daerah yang diperuntukkan bagi pelunasan ADD 2017 dan DD tahun anggaran 2018 termin I.
“Maksud kedatangan kami untuk mempertanyakan informasi tentang kondisi keuangan daerah yang dialokasikan guna pelunasan ADD 2017 serta kejelasan anggaran DD 2018 termin I senilai Rp.43 M,” ujar H. Sulki yang diamini beberapa kepala desa yang turut mendampinginya.
Dijelaskan H. Sulki, dalam pertemuan terakhir dengan petinggi Pemkab Lampura, bahwa pemerintah akan segera mencarikan solusi guna melunasi tunggakan ADD 2017.
Senada, Kepala Desa Kalibening Raya, Rudi Fadli, menyatakan selama ini pihak Pemkab Lampura belum juga ada kejelasan.
“Hingga saat ini, terkait tunggakan ADD 2017 selama 7 bulan, Pemkab. Lampura hanya memberikan janji-janji tanpa adanya realisasi,” jelas Rudi Fadli.
Sementara itu, Kabid Perbendaharaan BPKA Lampura, Edi Irawan, menegaskan, untuk DD tahun anggaran 2018 termin I, Pemkab. Lampura telah menyiapkan sejumlah Rp 43 M yang dapat segera dicairkan dengan melengkapi administrasi pendukungnya.
“Terkait DD 2018, sejumlah Rp.43 Miliar dananya sudah siap untuk disalurkan. Namun, sesuai dengan arahan dan aturan yang ada, aparatur desa agar segera mengajukan usulan dan melengkapi APBDesa. Untuk tunggakan ADD 2017 sampai saat ini saya belum tahu dan belum ada instruksi lebih lanjut,” jelas Edi Irawan, seraya mengatakan dirinya baru menempati kursi Kabid. Perbendaharaan medio April kemarin.
“Pada prinsipnya, untuk kejelasan ADD 2017 mungkin bisa langsung dipertanyakan pada pimpinan kami,” jelas Edi Irawan.
Mendapati pernyataan Kabid Perbendaharaan BPKA Lampura tersebut, rombongan APDESI Lampura langsung menuju ruangan Sekretaris Daerah Lampura, Samsir. Namun, Sekda Samsir tidak berada di tempat dan Asisten I Bidang Pemerintahan, Yuzar, sedang mengambil cuti dinas.
Mendapati hal tersebut, Ketua APDESI, H Sulki mengatakan akan melakukan aksi turun ke jalan.
“Semua petinggi Pemkab. Lampura saat ini sedang tidak ada di tempat, untuk itu kami menginstruksikan kepada seluruh aparatur desa yang ada di Lampung Utara untuk berperan serta turun ke jalan mempertanyakan hak yang selama ini dijanjikan oleh pemerintah,” tegas H Sulki.
Dirinya juga menyampaikan, pada hari Rabu (09/05/2018) nanti seluruh desa yang ada akan turun aksi menuntut percepatan pelunasan ADD 2017. (NLT-Helmi)
