Kapolres Tuba Segera Selidiki Bantuan PKH Tubaba Yang Diduga Langgar Permensos RI
Newslampungterkini.com TULANG BAWANG BARAT – Penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, diduga sarat penyimpangan dan melanggar Permensos RI nomor 1 tahun 2018, menjadi perhatian serius Kapolres Tulang Bawang (Tuba) AKBP Syaiful Wahyudi S.Ik.
Melalui pesan WhatsApp Kapolres Tuba, pada Minggu (17/2/2019), Syaiful Wahyudi berjanji akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pungutan biaya administrasi yang dilakukan oleh oknum petugas PKH di Kabupaten Tubaba.
“Terimakasih atas informasinya, dan Polres Tuba akan melaksanakan penyelidikan terkait dugaan pemotongan dana PKH oleh oknum pendamping dan ketua kelompoknya,” Kata Kapolres Tuba melalui pesan WhatsApp
Lanjut Kapolres, pihaknya berjanji akan memproses sesuai hukum jika alat bukti telah mencukupi. “Dugaan kasus ini akan segera kami proses secara hukum, asalkan telah didapatkan alat bukti yang cukup,” Imbuhnya.
Sementara itu, di ungkapkan Rosidah (59) Warga Tiyuh (Kampung) Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, salah satu penerimaan manfaat bantuan PKH, saat pengambilan uang bantuan tersebut, dilakukan oleh ketua kelompoknya.
“Uang PKH kami yang ambil ketua kelompok yaitu pak Is, karena Kartu ATM berikut nomor PIN kami sudah diminta oleh mereka, dan saat pencairan pada bulan Februari 2019 lalu hanya menerima Rp 1.600.000, sementara yang wajib diterima berdasar print out dalam buku tabungan Bank Mandiri PKH sebesar Rp. 1.750.000, tetapi ketua kelompok minta potongan Rp 100.000, setelah uang diserahkan dengan saya sebesar Rp 1.650.000, itu saya berikan lagi dengan ketua kelompok sejumlah Rp 50 ribu rupiah, sehingga saya hanya menerima Rp 1.600.000 saja,” ungkap Rosidah penerima bantuan PKH.
Rosidah berharap kepada pemerintah pusat dan daerah agar bantuan PKH yang diberikan tidak ada lagi potongan dengan alasan apapun.
Laporan : Dedi Priyono
