MK Bongkar Buruknya Mutu Proyek Anak Perusahaan BUMN di Tubaba
Newslampungterkini.com – Manajemen Konstruksi (MK) atau konsultan pembangunan pasar Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung akhirnya membongkar buruknya kualitas bangunan proyek 77 miliar pekerjaan PT Brantas Abipraya, anak perusahaan BUMN di Tubaba.
Selain itu pihak MK juga menceritakan bahwa hingga kini kontrak jasa pihaknya belum dibayar seratus persen, bahkan menceritakan berbagi persoalan yang terjadi dibalik tampak megahnya pasar desain arsitektur ternama Andra Matin kepada media Newslampungterkini.com.
Ikhsan Akbar bagian Administrasi didampingi Rusliadi bidang teknis pengawasan dilapangan, mutu konstruksi beton Bore Pile jauh dari standar kontrak.
“Berdasar hasil uji laboratorium Unila sekitar 40 tiang pancang atau konstruksi Bore Pile, tidak masuk standar mutu beton K 250, kemudian di review oleh MK untuk diterima atau tidak, tapi kami tidak tahu entah kenapa masih berlanjut pekerjaannya, padahal konstruksi bangunan itu tidak masuk standar mutu,” ungkap Ikhsan didampingi Rusliadi.
Terkait proses penagihan atas kontrak pekerjaan, dikatakan Ikhsan, berdasar progres dan bukan kurva.
“Yang pastinya mutu kualitas beton ya banyak spek yang tidak masuk, seharusnya menggunakan beton K250, artinya semua beton baik di bore pile, kolom di ringbal di atap semua itu harus K250,” jelasnya.
Lanjutnya, pelaksanaan pengerjaan Bore Pile yang tidak memenuhi syarat seperti pengecoran pada saat lokasi masih berlumpur, termasuk casing Bore Pile hanya 4 meter sementara yang seharusnya 8 sampai 10 meter.
“MK sudah memberi surat peringatan satu bahkan surat peringatan dua, makanya waktu itu marahlah kakak saya Andi Hamit, karena ini persoalan nyawa, kerena kakinya sudah salah dari awal dan tidak diperbaiki, makanya waktu itu pekerjaan sempat berhenti akibat hasil Uji laboratorium Bore Pile tidak masuk,” kata Ikhsan.
Lanjut dia, pertanyaannya mengapa sekarang ada pekerjaan baja berat di atap bangunan, sementara menurut Ikhsan mendapat penjelasan dari Rihmi selaku PPTK dengan alasan untuk perbaikan dan perkuatan, yang diyakin sebagai langkah perkuatan atas kesalahan pekerjaan konstruksi akibat pengurangan mutu.
“Salahnya lagi baja berat itu anggarannya dari mana, karena itu tidak pernah ada di RAP dan tidak pernah di adendum oleh manajemen konstruksi,” tegasnya.
Selanjutnya, Pemda Tubaba melalui Dinas PUPR pernah bekerjasama dengan UBL untuk mereview pekerjaan itu, namun sepengetahuan MK, UBL adalah lembaga akademisi atau Universitas, dia tidak boleh mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan pekerjaan teknis seperti itu dan tidak etis, kecuali UNILA yang melakukan uji.
“Terkait anggaran atas progres bangunan yang saya tahu persis si pemberi pinjaman merealisasikan di Desember 2020 sudah cair ke Kas Pemda. Karena alasannya kemaren buru-buru maka dibuat Dokumen untuk ke pusat supaya tidak lewat tahun dan pinjaman 77 M itu tetap masuk ke Kas Pemda,” ungkapnya.
Selaku MK lanjut Ikhsan, seharusnya di Desember 2019 sudah menyusun laporan, tapi pihaknya mengerjakan laporan setelah Mei 2020, setelah Kontrak Berantas berakhir
“Jadi kami sekarang prosesnya hanya menagih keringat kami karena sudah sejak Mei 2020 itu hingga saat ini belum diselesaikan, karena sampai sekarang belum ada pembayaran termin ke 2 kepada MK dengan besaran sekitar 790 juta,” pungkasnya.
Pantauan media newslampungterkini.com Jum’at 7 Mei 2021, pihak Manajemen Konstruksi melayangkan somasi kepada Dinas PUPR Tubaba terkait belum dibayarnya sisa anggaran kontrak kerja MK. Sementara hingga berita ini diterbitkan kepala Dinas PUPR belum berhasil dikonfirmasi.
Laporan : Dedi Priyono
