Rencana Pembangunan Pasar Smep, Komisi II DPRD Bandar Lampung Minta Disosialisaikan
Newslampungterkini.com, Bandarlampung – Seharusnya OPD terkait melakukan sosialisasi sebelum rencana pembangunan Pasar Smep dilakukan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Misgustini menanggapi Keluhan Himpunan Pedagang Pasar Smep (HPPS) soal minimnya sosialisasi.
“Kita meminta agar OPD terkait dapat melakukan terobosan baru, seperti sosialisasi agar para pedagang tidak khawatir tidak kebagian lahan,” ujar dia, Senin (3/2/2020).
Dikatakannya, wajar saja, jika para pedagang pasar smep merasa khawatir, sebab berdasarkan pengalaman ditahun lalu, puluhan pedagang Pasar Prumnas Way Halim dibuat resah lantaran kurangnya pemerataam pembagian kios lahan.
“Jangan sampai pembangunan pasar smep seperti dipasar Way Halim, karena ditahun lalu puluhan pedagang pasar way halim rusuh, karena ada beberapa pedagang lama justru tidak kebagian lahan,” ungkap dia.
Kendati begitu begitu, Misgustini ini mengaku, dalam kurun waktu dekat pihaknya akan memanggil pedagang dan OPD terkait.
“Kita akan memanggil pedagang Pasar Smep dan OPD terkait agar permasalahan ini menuai titik terang,” tandasnya.
Sebelumnya, Himpunan Para Pedagang Pasar Smep (HPPS) mengapresiasi upaya Pemkot Bandarlampung merevitalisasi gedung pasar tersebut, namun sejumlah pedagang mempertanyakan, spesifikas pembangunan gedung pasar smep tersebut.
Pasalnya, sejak revitalisasi pasar itu bergulir pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dinilai minim mensosialisakan spesifikasi gedung tersebut.
Ketua HPPS Sarbini, menyebut hingga saat ini Pemkot Bandarlampung belum melakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
“Kami hanya diberi tahu oleh Kepala Dinas Perdagangan yang baru waktu itu, bahwa pembangunan pasar smep ini akan bergulir, kemudian pemkot hanya menjamin bahwa gedung itu bakal bisa menampung semua eks pedagang pasar smep,” kata dia.
Sedangkan HPPS khawatir, spesifikasi gedung pasar smep justru tidak mampu menampung seluruh pedagang, sedangkan sampai saat ini, UPT belum mendata pedagang yang akan berjualan disana.
“Khawatirnya nanti gedung itu tidak mampu menampung para pedagang,” kata dia.
Ditegaskannya bahwa pihkanya belum dilibatkan untuk pendataan berapa jumlah pedagang hamparan dan kios, dikhawatirkan nanti jumlah kios yang tersedia tidak mampu menampung para pedagang.
Ketua HPPS ini berharap Pemkot Bandarlampung melibatkan para pedagang, agar perencanaannya sesuai dengan harapan pedagang.
(Sns)
