Wabup Mad Hasnurin Buka Sosialisasi TP4D
Newslampungterkini.com, Lampung Barat – Wakil bupati Drs. H. Mad Hasnurin membuka sosialisasi tim pengawalan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dan pencegahan tindak pidana korupsi di Aula Pakuwon Bappeda, Jum’at (1/11/2019).
Dalam kesempatan itu, Wabup mangatakan, lewat sosialisasi yang dilakukan TP4D Kabupaten Lampung Barat yang langsung dipimpin Kajari Liwa, bahkan rencananya sampai ke pekon-pekon, aparatur pemerintahan di daerah ini memperoleh pencerahan dan pemahaman tentang TP4D.
“Hal ini tentu tidak terlepas dari terlaksananya tugas, pokok dan fungsi TP4D di daerah ini yang benar-benar ikut melakukan pendampingan hukum, baik itu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan pekerjaan, tertib administrasi dan pengelolaan keuangan, sehingga kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan benar,” ungkap Mad Hasnurin.
Ditambahkannya, khusus untuk serapan APB-Pekon tahun 2019 Wabup berharap dengan adanya sosialisasi ini, mampu memberikan pencerahan dan sekaligus menghapus setiap keraguan dari aparatur pemerintahan pekon, sehingga kegiatan yang telah direncanakan benar-benar berdaya dan berhasil guna bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat.
“Khusus untuk peratin, hal ini kami tekankan, karena sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintahan pekon mempunyai kewenangan besar dalam mengelola keuangan dan pembangunan di pekon,” Ujarnya.
Menurut Mad Hasnurin, hal ini perlu di ingatkan kembali, sebab besarnya anggaran pekon tersebut, jika tidak dikelola secara baik, tidak mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien, bisa berimplikasi hukum pada masa mendatang.
“Oleh karena itu, kami senantiasa mengajak seluruh peratin, agar hati-hati dalam memanfaatkan anggaran yang di kelola. harapan kita tentunya, agar, setiap satu rupiah dana tersebut benar benar bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat,” Tandasnya.
Dilain pihak Inspektur Ir. Natadjudin Amran mengatakan, pembentukan TP4D untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
“Selain itu juga bertujuan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara dan daerah,” Ungkapnya.
(Kartiko)
