3 Oktober 2026

News Lampung Terkini

Portal Berita Lampung

Dimulai, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019

Newslampungterkini.com JAKARATA – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik bagi kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa mengatakan pelayanan publik jangan dilakukan dengan biasa-biasa saja. “Perlu ada terobosan dan lompatan signifikan dalam pelayanan publik, sebagai tuntutan persaingan dan globalisasi,” kata Diah dalam pembukaan Rapat Kerja Kick Off Nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, di Jakarta. (28/02/2019)

Baca Juga :  Ketua dan Anggota Ombudsman RI Ucap Sumpah di Istana Negara

Kementerian PAN-RB telah mencanangkan one agency one innovation sejak 2013. Tujuannya mendorong munculnya inovasi pelayanan publik di kementerian, pemerintah daerah, lembaga pemerintah lain, juga BUMN dan BUMD. Agenda ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi.

“Kompetisi inovasi ini sebagai langkah strategis bagi kementerian, pemerintah daerah, lembaga pemerintah lain, serta BUMN dan BUMD. Inovasi yang sudah dilakukan harus dipelihara, terlembaga, dan berkelanjutan,” kata Diah.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Subianto Kembali Lantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

Memasuki tahun keenam kompetisi inovasi pelayanan publik ini, diarahkan untuk percepatan transfer knowledge inovasi pelayanan publik. Berbagi inovasi dengan semua institusi pemerintah. “Tahun keenam ini kita mendorong studi tiru, sehingga inovasi di satu tempat bisa diadopsi di tempat lain,” ujar dia.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Wahyu Hadiningrat Jabat Wakapolri

Kementerian Keuangan juga telah menyalurkan dana insentif daerah (DID) guna penguatan inovasi pelayanan publik. Meski, dalam implementasinya masih dijumpai tidak sesuai peruntukannya.

Tujuan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, belum tercapai secara optimal. Kesenjangan kualitas pelayanan publik antarpemerintah daerah masih tinggi.

 

Sumber : Balitbangda

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *