Aksi Damai Unjuk Rasa Mahasiswa di Lampung Jadi Contoh Kedewasaan Berdemokrasi
Newslampungterkini.com – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Lampung bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).
Massa memenuhi ruas Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Dr. Warsito untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah dan wakil rakyat. Berlangsung tertib dan damai, aksi ini menjadi bukti kedewasaan berdemokrasi di Provinsi Lampung.
Para pengunjuk rasa menyuarakan tuntutan tanpa menimbulkan kericuhan maupun kerusakan fasilitas publik. Situasi kondusif tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung dan aparat keamanan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia menyampaikan rasa bangga atas cara mahasiswa dan masyarakat menyampaikan pendapat dengan penuh tanggung jawab.
“Kami melihat semangat anak-anak muda Lampung luar biasa. Mereka menyuarakan aspirasi secara damai dan penuh kesadaran. Sesuai amanah konstitusi, pemerintah wajib menjaga dan melindungi hak masyarakat untuk bersuara. Semua aspirasi ini kami terima dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat,” ujar Gubernur Mirza.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib hingga selesai.
“Atas nama aparat keamanan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, dan elemen pendukung aksi ini. Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Kami berharap situasi ini dapat terus terjaga,” ungkapnya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain peningkatan kesejahteraan dosen dan guru, peninjauan ulang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan.
Aksi damai ini sekaligus menjadi teladan bagi daerah lain bahwa Lampung mampu menjaga kondusivitas dan semangat demokrasi yang sehat, mengedepankan dialog, serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. (bg/kf)
Baca Berita Lain di Google News
