Fraksi PKS Tekankan Kolaborasi Hadang LGBT di Lampung
Newslampungterkini.com – Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Syukron Muchtar menekankan, urgensi seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama menghadang laju gerakan LGBT di Lampung.
Saat ini, ungkapnya, telah ditemukan berbagai grup Facebook bertema perilaku menyimpang, khususnya gay, dengan jumlah anggota ribuan hingga puluhan ribu, tersebar hampir setiap kabupaten di Lampung.
“Fraksi PKS menerima laporan terkait keprihatinan aktivis pelajar di Lampung,” katanya. Rabu (2/7/2025).
Pelajar ini, cerita Syukron, sempat mencoba mengunduh aplikasi relasional gay di Playstore, namun langsung menerima pesan-pesan ajakan bertemu dan menjalin hubungan.
Ia juga menyinggung pernyataan seorang advokat di Bandarlampung, bahwa tahun ini menangani sekitar 30 kasus perceraian akibat perilaku menyimpang.
Bahkan, menurutnya, influencer asal Lampung secara terbuka menyatakan dirinya gay. Hal ini berpotensi menimbulkan pengaruh negatif generasi muda Lampung.
“Jangan sampai kita menunggu soal ini besar dan menimpa orang terdekat kita, baru kemudian kita berteriak. Sejak sekarang ini perlu antisipasi,” tegas ia di ruang paripurna.
Syukron juga menegaskan, sikap tegas menghadapi perilaku menyimpang memiliki dasar konstitusional jelas.
Ia mengutip sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh agama di Indonesia menolak perilaku seksual menyimpang.
Selain itu, ia menyitir Pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Pasal ini menegaskan, kebebasan seseorang bukanlah kebebasan mutlak, melainkan tetap tunduk pada pembatasan untuk menjaga kepentingan bersama.
Syukron menambahkan, Pasal 31 ayat 3 UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
Ia berharap aparat penegak hukum bertindak lebih tegas terhadap perilaku menyimpang. Ini agar tak berefek domino di masyarakat, sebagaimana pernah terjadi di wilayah lain.
“Saya dorong DPRD dan pemerintah provinsi bisa segera merumuskan peraturan daerah khusus menghadang laju perilaku seksual menyimpang, seperti LGBT di Lampung,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan, program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan rutin oleh anggota DPRD Lampung di daerah pemilihan masing-masing agar turut mengangkat tema dampak negatif menyimpang seksual. (*)
Baca Berita Lain di Google News
