Pemotongan Hewan Kurban di RPH Harus Dalam Pengawasan Dokter Hewan
Newslampungterkini.com – Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan dan Mitigasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjelang Idul Adha yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, secara Hybrid dari Ruang Video Conference Lt. 1 Gedung Diskominfotik Provinsi Lampung, Jumat (01/7/2022).
Dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa mayoritas daerah penyebaran PMK (Penyakit Mulut Kuku) hewan ternak terjadi di bagian barat Indonesia.
“PMK itu menular, bukan hanya dari hewan ke hewan tapi bisa saja dari melalui air, kendaraan dan manusia sebagai carrier,” ungkapnya.
Menko juga menyampaikan mengenai hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha nanti.
“Penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha agar diutamakan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Penyembelihan boleh dilakukan tidak di RPH, tapi setiap penyembelihan wajib ada pengawasan dari dokter hewan,” imbaunya.
Selain beberapa hal itu, Menko Marves juga menyampaikan 4 hal yang perlu diperhatikan oleh OPD dalam mencegah PMK, yaitu, Satgas BNPB, Kementan, dan Kemenag agar melaporkan persiapan pelaksanaan Idul Adha di masa PMK.
Kemudian menyiapkan sosialisasi masif dan SOP penyembelihan hewan saat Idul Adha, Satgas BNPB, Kementan, Kemenag dan Pemda agar ketat dan disiplin mengawasi pelaksanaan Idul Adha seperti arahan, lalu lintas, SOP penyembelihan, tenaga dokter hewan, disinfektan, diskontaminan.
Selanjutnya, agar bekerja bersama-sama untuk memastikan pelaksanaan Idul Adha ini berjalan dengan sukses dan tetap memastikan pengendalian wabah PMK dijaga dengan ketat dan disiplin.
Hadir mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Marwati, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
(bg/kf)
