Bupati Tubaba Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS APBDP 2021 Pada Sidang Paripurna Virtual
Newslampungterkini.com – Jajaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung ikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Kamis (19/08/2021).
Rapat paripurna tersebut dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti oleh Bupati Umar Ahmad, Wakil Bupati Fauzi Hasan, Forkopimda, Sekdakab Novriwan Jaya, Camat dan OPD terkait, bersama 20 Anggota DPRD.
Dikatakan Bupati Tubaba bahwa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD-P) apabila yang Pertama, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Kedua, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Ketiga, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan,” kata Umar Ahmad.
Lanjutnya, pada pelaksanaan APBD hingga pertengahan Tahun Anggaran 2021, telah terjadi perubahan-perubahan asumsi pada Kebijakan Umum APBD 2021.
“Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun Anggran 2021 adalah, pertama, Pendapatan. Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 32%. Penambahan PAD ini berasal dari penambahan pajak dan retribusi daerah, serta Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah,” jelasnya.
Sedangkan, untuk pendapatan transfer mengalami pengurangan sebesar 0,8%. Pengurangan Dana Perimbangan ini merupakan penyesuaian Pendapatan Dana Transfer pusat. Serta pendapatan daerah lainnya yang sah mengalami peningkatan sebesar 15,4%.
“Penambahan nilai tersebut bersumber dari penyesuaian pendapatan hibah dana BOS.Dengan demikian secara keseluruhan pendapatan daerah Tubaba mengalami penambahan sebesar 1,26% atau senilai Rp.11.414.937.879 dari sebelum perubahan yaitu sebesar Rp.905.468.640.861 menjadi Rp.916.883.578.740,” kata Bupati.
Pada Belanja Daerah jelas Bupati Tubaba, dengan adanya perubahan pencapaian target belanja, terutama dalam hal penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah, maka dipandang perlu untuk mempercepat penyelesaian program-program tersebut.
“Untuk itu pemerintah daerah melakukan perubahan belanja daerah dengan melakukan penataan yang meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” kata Umar.
Selanjutnya, pada perubahan APBD Tahun 2021 dilakukan penataan belanja daerah sebesar Rp.102.967.459.709,42 atau terjadi kenaikan sebesar 11,6%.
Perubahan belanja tersebut dilakukan dengan penyesuaian meliputi, Belanja Operasional yang mengalami kenaikan sebesar 18,67%, Belanja Tidak terduga mengalami penurunan sebesar 50% dan belanja transfer yang mengalami kenaikan sebesar 2,2%.
“Ketiga, pembiayaan daerah. Seperti halnya pendapatan dan belanja daerah, pada pembiayaan daerah juga dilakukan penyesuaian, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pada penerimaan pembiayaan terjadi kenaikan sebesar 509%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya akumulasi kelebihan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumya (silpa), Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
“Selanjutnya pada sisi pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Pengeluaran pembiayaan ini dipergunakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal daerah,” kata Umar Ahmad.
Bupati Tubaba itu juga berharap KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dapat didiskusikan dan dibahas tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD, dan selanjutnya dapat segera disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif sehingga pogram-program pemerintah Tubaba dapat segera terlaksana.
Laporan : Dedi Priyono/Adv
