DPRD Provinsi Lampung Lumpuh, Aleg PKS Minta Sekda Tinjau Ulang Surat Edaran
Newslampungterkini.com – Imbas dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 045.2/123/VII/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dalam Masa PPKM Level 4 menyebabkan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Lampung menjadi terhambat bahkan dikatakan lumpuh.
Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang di tetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah non esensial dan kritikal, sehingga 100 persen Work From Home.
Sebagai OPD yang jauh berbeda dibanding OPD yang lain di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta menjadi support dan instrument pendukung penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota serta Pimpinan DPRD Lampung, khususnya dalam hal pengawasan, tentu keberadaan Sekretariat DPRD begitu vital.
Hal ini dikatakan Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Vittorio Dwison, Senin (26/7/2021).
“Ditengah pandemi serta perpanjangan PPKM Level 4 yang menurut saya sudah begitu genting, tentu tugas pengawasan sebagai Anggota DPRD juga harus lebih dikuatkan dan bekerja lebih keras karena kondisi extra ordinary. Namun demikian akibat supporting dari Sekretariat DPRD, imbas Surat Edaran itu, tugas-tugas kedewanan termasuk pengawasan menjadi terhambat bahkan lumpuh,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut.
Oleh karena itu, dia berharap jika Sekretaris Daerah meninjau ulang Surat Edaran Nomor 045.2/123/VII/2021 tersebut.
“Mengenai ketentuan 50 persen WFH atau 25 persen WFO itu kondisional saja. Namun keberadaan Sekretariat DPRD begitu penting, menyangkut kelembagaan. Di beberapa Provinsi lain di Indonesia pun kantor DPRD Provinsi-nya masih berjalan seperti biasa. Termasuk DPRD Provinsi DKI Jakarta tetap aktif,” pungkas Aleg PKS yang mantan Aktivis Mahasiswa itu.
(bbg/pks)
