Pospera Tubaba Tuding DPRD Bungkam Soal Proyek Brantas Abipraya, MK Tak Mengetahui Proses PHO
Newslampungterkini.com – Ketua DPC Pospera Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, yang menyoal buruknya mutu konstruksi bangunan pasar Pulung Kencana pekerjaan PT Brantas Abipraya anak perusahaan BUMN kini memasuki babak baru.
Dedi Priyono, SH Ketua Pospera Tubaba, mengaku, pihaknya telah mengumpulkan beberapa data dan informasi persoalan proyek 77 miliar tersebut, mulai dari konstruksi bore pile, data kesalahan konstruksi, hasil uji laboratorium Unila tentang mutu beton, hingga keterlibatan tim ahli UBL bersama BPKP.
“Kami belum melihat keseriusan pengawasan DPRD Tubaba yang konkret, jangan bungkam!, persoalana proyek anak perusahaan BUMN di Tubaba itu bukan persoalan sepele, itu masalah besar yang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Jika di Lampung ini tidak bergeming, mudah-mudahan di Pusat segera bersikap, karena ini masalah kerugian negara dalam jumlah besar yang kami duga semacam Terstruktur Sistematis dan Masif,” ungkap Dedi Priyono kepada Media, Senin (17/5/2021).
Selain itu, menurut Ketua Pospera Tubaba itu, audit yang dilakukan BPKP dan melibatkan tim ahli Laboratorium Pengujian Teknik Sipil UBL, diduga seolah-olah telah terkoordinir dan diluar kewajaran.
“Kami menduga tim ahli UBL tidak memiliki peralatan teknis memadai atau alat pinjam pakai, ditambah lagi dugaan anggota tim yang audit itu magang, padahal ada beberapa lembaga uji independen yang memiliki peralatan lengkap,” kata Dedi.
Ketua Pospera juga menduga temuan hasil audit tersebut seharusnya diatas hasil temuan BPKP yang telah direkomendasikan, sebab lanjut Dedi, pihaknya menduga mayoritas konstruksi tersebut tidak sesuai standar mutu kontrak.
“Contohnya bore pile sekitar 228 titik yang seharusnya menggunakan casing disesuaikan dengan kedalaman beton sedalam 24 meter tetapi menggunakan casing hanya 4 meter saja, sementara anggaran 1 titik bore pilenya kisaran 50 jutaan. Belum lagi pengurangan mutu beton K250 secara keseluruhan, dan banyak pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. Jadi DPRD Tubaba ambil tindakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Rusliadi pengawas teknis Manajemen Konstruksi dikonfirmasi media, membenarkan berbagi persoalan teknis dan non teknis proyek tersebut.
“Saya saat ini tidak di Lampung, memang benar itu proyek banyak sekali kekurangan bahkan kesalahan konstruksinya. Sejak awal pembuatan bore pile yang salah dan mutu beton yang jauh dari standar kontrak K250 sudah kami sampaikan agar segera dilakukan perbaikan, tetapi kami justru kebingungan kok malah ownernya membiarkan proyek itu terus dikerjakan kontraktor, jadi kesannya MK hanya boneka saja di proyek besar itu,” terang Rusliadi pengawas dari pihak Manajemen Konstruksi.
Uci panggil akrab Rusliadi itu, membenarkan proses pencairan PHO yang dilakukan PT Brantas Abipraya, tidak diketahui MK.
“Saya sudah ceritakan semuanya secara teknis dan masalahnya dengan Pospera Tubaba, karena dari awal masalah ini mencuat, Pospera Tubaba telah menuding kami harus bertanggung jawab. Sebenarnya MK sangat menantikan tindakan DPRD Tubaba, kami tidak ada tempat mengadu lagi. Pesan terakhir saya dari MK, mewarning DPRD Tubaba yang sedang mengevaluasi LKPJ 2020,” pungkasnya.
Laporan : bg/red
