22 April 2026

News Lampung Terkini

Portal Berita Lampung

Bupati Tubaba Sampaikan KUA-PPAS-P APBD Perubahan Tahun 2020 Ke DPRD

Newslampungterkini.com – Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, Umar Ahmad menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD_P) Tahun Anggaran 2020, Melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tubaba di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (19/08/20).

Pantauan media Newslampungterkini.com, hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tubaba, Ketua dan Wakil DPRD Tubaba, Forkopimda, Asisten I, II dan III Pemerintah Kabupaten Tubaba, Kepala OPD, dan Anggota Dewan.

Baca Juga :  Gubernur Mirza Minta Dewan Pendidikan Susun Grand Design Pendidikan Jangka Panjang yang Tepat Sasaran

Dalam sambutan Bupati Tubaba Umar Ahmad mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD-P) apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Baca Juga :  Gubernur Lampung Dorong Penguatan SDM dan Dukungan Menyeluruh bagi Pelaku UMKM

“Adapun dalam pelaksanaan RKPD di tahun 2020 ini, ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan perubahan atas dokumen RKPD. Salah satunya Pemerintah Pusat telah menerbitkan Perpu No1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan juga adanya PMK 35 / PMK 07 / 2020,” kata Umar Ahmad.

Baca Juga :  Wartawan Tak Bisa Dipidana dengan KUHP Baru Selama Jalankan UU Pers

Lanjutnya, Ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan KUA-PPAS APBD 2020.

“Saya berharap belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dokumen KUA dan PPAS-P yang diajukan, kiranya agar didiskusikan dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD,” pungkasnya.

Laporan : Dedi Priyono