DPR dan Pemerintah Komitment Gotong Royong Tanggulangi Covid-19
Newslampungterkini.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 ini, bertepatan dengan tahapan New Normal yang disiapkan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Untuk itu, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut bergotong royong bersama Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Dalam pidatonya, Puan meminta Pemerintah memastikan berbagai protokol kesehatan Covid-19 semua lini ketika memasuki tahapan new normal. Seperti protokol di pasar, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya.
“Pemerintah perlu sosialisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi, saat ini Pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran Covid-19, padahal Pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan,” kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana Covid-19 akan melakukan pengawasan atas pelaksanan alokasi anggaran dan program penanganan Covid-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan refocusing anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian/lembaga terkait.
Fungsi pengawasan DPR RI juga akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, seperti pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi nasional dan sebagainya.
“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui AKD (Alat Kelengkapan Dewan), pada masa sidang ke-IV ini, akan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun panitia kerja khususnya dalam penanganan dampak wabah Covid-19 di berbagai bidang dan sektor,” katanya.
Selain itu, lanjut Puan, DPR RI akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada 2020. “Setiap tahapan Pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Pemerintah dan pihak penyelenggara perlu mempersiapkan hal ini sebaik-baiknya sehingga Pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020,” paparnya.
DPR RI melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji Tahun 2020, dan agar pemerintah menyiapkan contingency plan terkait hal tersebut.
Selain itu, pihaknya mengapresiasi yang tinggi kepada dokter, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, yang berada di depan dalam melayani masyarakat terdampak baik dari aspek penanganan kesehatan maupun dalam membangun ketertiban PSBB. “Keberhasilan dalam menanggulangi Covid-19 adalah keberhasilan dari gotong royong kita, bangsa Indonesia,” pungkasnya. (*)
