DPRD Evaluasi Kinerja Damkar, Kasat Pol PP Tubaba: Tak Jadi Beli Mobil Damkar Karena Hibah dari Jepang
Newslampungterkini.com , Tulang Bawang Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, menilai tata kelola anggaran pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas atau operasional pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) khusus kendaraan Pemadam Kebakaran (Damkar) tahun 2019, sarat penyimpangan.
Dikatakan wakil Ketua I DPRD Tubaba Busroni SH, yang didampingi Raden Anwar anggota fraksi Demokrat, bahwa pada tahun 2019 anggaran pada Dinas Satpol PP tersedia pengadaan satu unit kendaraan Damkar senila Rp.1.65 Miliar, dan ratusan juta anggaran perawatan rutin kendaraan operasional.
“Saya menilai Tubaba ini mungkin daerah yang memiliki fasilitas kendaraan Damkar terburuk. Masak setiap ada kejadian kebakaran kendaraan Damkar selalu ada alasan kerusakan dan alasan minim operasional, bukankah setiap tahun selalu dianggarkan untuk kebutuhan operasional dan perawatan, bahkan APBD murni 2019 telah menganggarkan pembelian kendaraan Damkar, kenapa tidak di beli? kenapa perawatan kendaraan operasional tidak optimal? memalukan nama Daerah itu,” Kata Raden Anwar kepada media Newslampungterkini.com, Jum’at (15/11/2019).
Anggota DPRD Fraksi Demokrat itu mengungkapkan, bahwa pada Tahun 2019 ini SatPol PP Tubaba yang juga tergabung Satuan Pemadam Kebakaran, pada APBD Murni dianggarkan Rp 5,795 Miliar untuk Dinas tersebut.
“Anggaran yang diberikan itu sudah ada posnya masing-masing yakni Rp.100 Juta selama 12 bulan untuk Perawatan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional, Rp1,65 Miliar untuk pengadaan mobil damkar 2019, yang paling pantastis anggaran pelayanan administrasi kantor mencapai Rp.3,44 Miliar, letak masalahnya dimana ini, bahaya ini!,” ungkapnya.
Lanjutnya, DPRD menyayangkan profesional tata kelola anggaran yang tidak sesuai, sehingga disaat terjadi bencana kebakaran kendaraan operasional Damkar Tubaba seperti kendaraan rongsok.
“Kita tidak pernah tahu kapan musibah kebakaran akan terjadi, mestinya Damkar Tubaba harus selalu siaga, malu dong setiap kebakaran Tubaba selalu minta bantuan Daerah lain karena faktor kendaraan. Sebaiknya Tubaba memiliki Tim Pemadam yang terlatih SDMnya dan kendaraan yang canggih. Saya dengar saat kejadian kebakaran di rumah warga Panaragan Jaya Indah beberapa waktu lalu, Damkar dari Kabupaten Tuba canggih disertai SDM yang handal dan bergerak sesuai SOP, itu bisa dicontoh,” terangnya.
Menurut Raden Anwar, DPRD Tubaba menduga ada sengkarut anggaran yang dikelola Dinas tersebut.
“Komisi 1 DPRD Tubaba telah memanggil Dinas Satpol PP dan pihak-pihak terkait mempertanyakan realisasi anggarannya. Memang masih banyak alasan klasik dan Disamping itu ada pembatalan anggaran pengadaan Mobil Damkar lantaran dapat Hibah Kendaraan Damkar dari Jepang, padahal unit Damkar Tubaba yang ada tidak memadai meski dapat Hibah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasat Pol PP Tubaba Sujatmiko, dikonfirmasi media Newslampungterkini.com melalui sambungan telepon selulernya, Jum’at (15/11/2019) membenarkan telah memenuhi panggilan Komisi 1 DPRD Tubaba yang dipimpin langsung oleh Yantoni pada Kamis (14/11/2019) diruang rapat Komisi tersebut.
“Kemarin, kamis (14/11/2019) Satpol PP telah memenuhi panggilan DPRD Tubaba terkait masalah Damkar, memang kita ada anggaran untuk pembelian kendaraan Damkar tahun 2019, cuma karena ada Hibah Kendaraan Damkar dari Japan Firefighter Association jadi Tubaba tidak jadi beli. Kalau masalah anggaran rutin pemeliharaan, kita ada 5 unit kendaraan yang diurus, sedangkan untuk perawatan 2 unit mobil Damkar Tubaba membutuhkan anggaran Rp.600juta agar semua berfungsi dengan baik,” jelas Sujatmiko.
Lanjutnya, faktor minim anggaran menjadi kendala yang sesalu di hadapi, sehingga Satpol PP khusus bidang Damkar Tubaba telah menyampaikan kendalanya dihadapkan Komisi I DPRD Tubaba.
“Komisi I telah memberikan evaluasinya dengan harapan meningkatkan Kinerja kami, berikut masalah Anggaran yang seharusnya dibutuhkan serta kemungkinan untuk dapat melakukan pembelian kendaraan meski telah dapat kendaraan Hibah,” pungkasnya.
Laporan : Dedi Priyono
