Sekda Tubaba: MoU akan Ditandatangani Menyusul, KPK : Itu Penting
Newslampungterkini.com TULANG BAWANG BARAT – Tidak hadirnya Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dalam acara penandatanganan Momerandum off Understanding (MoU) antara Pemprov Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung terkait kerjasama implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e Budgeting yang disaksikan oleh KPK di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur pada Selasa (17/07/2018) beberapa waktu lalu, KPK anggap kegiatan tersebut sangat penting.
Dikatakan Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK RI, Adliansyah Malik Nasution kepada media Newslampungterkini.com melalui Ponselnya pada Rabu (18/7/2018) lalu bahwa Undangan penandatanganan MoU tersebut dibuat oleh Plt. Sekda Provinsi Lampung dan MoU dan atas nama masing-masing Sekda dan seharusnya tidak diwakilkan.
“Seyogianya Sekda Tulang Bawang Barat menghargai undangan dimaksud dan saya secara pribadi menganggap acara tersebut penting sehingga menyempatkan waktu untuk datang menyaksikan penandatanganan dimaksud,” terangnya.
Ditegaskannya juga bahwa, jika Sekda tidak bisa hadir seharusnya memberi kabar sebelumnya dan mempertimbangkan bahwa acara tersebut sangat penting karena terkait dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
“Masing-masing daerah yang diwakili Bupati dan Sekda sudah menandatangani Rencana Aksi kegiatan di atas. Apakah kegiatan di Bali dianggap lebih penting, sementara Sekda daerah lainnya menyempatkan waktu untuk menghadirinya?,” tegas Adlin.
Sementara itu Sekdakab Tubaba Herwan Sahri membenarkan atas ketidak hadirannya lantaran sedang berada di Bali pada saat berlangsung pertemuan dengan perwakilan KPK di Lampung. Menurutnya kegiatan di Bali, mewakili Bupati Tubaba Umar Ahmad dalam acara penandatanganan MoU dengan Kementerian.
“Sebelumnya memang saya akan menghadiri acara MoU yang digagas Pemprov Lampung yang dihadiri oleh perwakilan KPK, hanya saja pada waktu yang bersama ada agenda penanda tanganan MoU juga di Bali berkaitan dengan pembangunan Infrastruktur berbasis Kemasyarakatan yang digelar oleh Kementrian,” Kata Herwan Sahri kepada media Newslampungterkini.com
Lanjutnya, kegiatan di Bali tersebut seharusnya dihadiri antara Bupati atau Sekda, akan tetapi Bupati Tubaba berhalangan hadir lantaran telah teragenda dengan kehadiran serombongan warga Suku Baduy di Tubaba.
“Saya memang berencana akan hadir berdasarkan undangan kegiatan Pemprov Lampung, tetapi karena Bupati akan terima kedatangan tamu warga Suku Baduy, agenda saya berubah untuk hadir mewakili Bupati Tubaba di Bali karena yang tanda tangan jika tidak Bupati hanya bisa diwakili oleh Sekda, sehingg kegiatan Provinsi yang disaksikan oleh KPK saya minta Asisten III yang hadir mewakili Pemda Tubaba,” jelasnya.
Semantara itu, Sekda juga menerangkan bahwa penandatanganan MoU tersebut akan dilakukan sepulangnya dari kegiatan di Bali, sebab Sekda telah berkoordinasi dengan Sekretaris Provinsi Lampung untuk penandatanganan dari pihaknya dengan menyusul.
“Saya juga udah minta izin jika tidak bisa diwakilkan, akan ditandatangani menyusul sepulangnya dari Bali. Artinya saya secara pribadi dan pemerintah mohon maaf serta semua program KPK akan kami dukung dalam rangka aksi pencegahan korupsi disetiap daerah,” Imbuhnya. (DP)
