Pemkab Tubaba Matangkan Persiapan Penilaian Ombudsman 2026
Newslampungterkini.com – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba) bergerak cepat dan menaruh komitmen tinggi dalam menjaga serta meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam rapat Persiapan Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, yang berlangsung di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Tubaba, Selasa (14/07/2026).
Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., didampingi Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum, Novian Priahutama, S.E.
Turut hadir jajaran kepala instansi terkait, di antaranya perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas PMPTSP, Dinas PUPR, Direktur RSUD Tubaba, serta Kepala Bagian Organisasi.
Dalam arahannya, Sekda Tubaba Ir. Iwan Mursalin menekankan pentingnya sinergi dan keseriusan seluruh unit kerja. Ia menyatakan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam forum ini adalah bentuk jaminan agar instansi pelayanan publik di Tubaba mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih, bahkan melompat ke arah yang lebih baik.
“Kita hadir di sini untuk memastikan bahwa mutu pelayanan ke depan tidak mengalami penurunan. Kita harus mempertahankan, bahkan meningkatkan apa yang sudah dicapai dengan baik selama ini. Nilai ini mencerminkan kinerja Kabupaten Tubaba secara keseluruhan,” ujar Iwan Mursalin penuh optimisme.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa pada penilaian tahun 2026 ini, terdapat penambahan satuan kerja (Satker) yang dipantau. Jika sebelumnya penilaian berfokus pada MPP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial, kini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turut dilibatkan.
Untuk itu, ia menginstruksikan skema kerja berbasis target dan hasil (output-oriented) melalui sistem daftar periksa (checklist) dokumen yang dipantau secara berkala setiap minggunya hingga menjelang penilaian di bulan Agustus hingga November mendatang.
“Kerja yang terukur dengan target yang jelas adalah cerminan dari kinerja yang baik. Saya meminta seluruh dokumen administratif segera dilengkapi secara kolektif dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum, Novian Priahutama, S.E., memaparkan bahwa penilaian oleh Ombudsman ini berfokus pada lima tujuan utama. Di antaranya adalah menggambarkan mutu pelayanan administrasi, memetakan potensi administrasi, memberikan arah perbaikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menguatkan supremasi hukum.
Novian mengingatkan bahwa kesuksesan penilaian ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu ketertiban tata kelola administrasi (dokumen) dan kepuasan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Penilaian ini tidak hanya tentang kelengkapan dokumen yang baik, tetapi juga bagaimana masyarakat merasakan langsung kemudahan dan keramahan pelayanan kita. Administrasi yang tertib harus berbanding lurus dengan pelayanan yang prima di lapangan,” jelas Novian.
Sebagai langkah konkret pasca-rapat, Pemkab Tubaba akan melakukan penyisiran dan pendampingan intensif ke setiap Satker, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RSUD Tubaba, dan Dinas PUPR, guna memastikan seluruh indikator penilaian Ombudsman dapat terpenuhi dengan predikat terbaik demi kemajuan masyarakat Tulang Bawang Barat.(ar)
Baca Berita di Google News
