Fraksi PKB Apresiasi Gubernur Lampung Perjuangkan Petani Singkong
Newslampungterkini.com – Fraksi PKB DPRD Lampung mengapresiasi langkah Gubernur Lampung kembali memperjuangkan nasib petani singkong dengan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (25/6/2025).
Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan, Fraksi PKB konsisten mendorong kebijakan menghentikan impor tapioka dan menetapkan harga singkong yang adil bagi petani lokal.
“Kebijakan ini sangat penting demi melindungi petani kita dan menguatkan industri dalam negeri. Sudah saatnya pemerintah hadir penuh untuk mereka,” ujar Fatikhatul dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025) malam.
Menurutnya, perjuangan memperbaiki ekosistem pertanian singkong membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku industri.
“Adanya kolaborasi, langkah ini dapat meningkatkan pendapatan petani singkong, mengembangkan industri pertanian berbasis hasil lokal, dan mengurangi bergantung produk impor, khususnya tapioka,” jelasnya.
Menurutnya, dukungan kepada petani singkong ialah langkah nyata menuju mandiri pangan nasional.
“Mari kita terus berjuang bersama untuk mencapai tujuan mulia ini,” kata ia mengajak.
Anggota Komisi II DPRD Lampung ini berharap pemerintah pusat ikut serius merumuskan kebijakan melindungi petani secara komprehensif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama tujuh kepala daerah kabupaten sentra produksi singkong menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Baleg DPR RI di Jakarta.
Gubernur menyampaikan usulan penting kepada pemerintah pusat, yakni segera berlakukan larangan terbatas (lartas) atas impor tepung tapioka. Ini demi menjaga harga dan berlangsung industri singkong nasional.
Ia memaparkan, Lampung berproduksi hampir 20 juta ton singkong dari 600 ribu hektare lahan, sementara itu data nasional menunjukkan masih terjadi impor dengan dalih defisit tapioka. Ia menegaskan, kondisi ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan.
Ia juga mendesak pemerintah pusat segera menetapkan lartas atau setidaknya mengenakan pajak atas impor tapioka. Ini untuk menyiptakan persaingan adil bagi petani dan pelaku industri lokal. (*)
Baca Berita Lain di Google News
