DPRD Lampung Fraksi Gerindra Tanggapi Penolakan Ukur Ulang Lahan HGU SGC

Newslampungterkini.com – Polemik terkait rencana pengukuran ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC) terus bergulir. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi, angkat bicara dan memberikan tanggapan keras terhadap sejumlah pihak yang menolak agenda tersebut.

“Saya membaca melalui media massa bahwa ada pihak-pihak yang menolak pengukuran ulang dengan dalih investasi dan kepastian hukum. Ini membingungkan,” ujar Wahrul, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, negara memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan keadilan bagi rakyat. Wahrul juga menanggapi pernyataan Resmen Kadapi yang sebelumnya menyebut pengukuran ulang hanya berdasarkan isu-isu tidak jelas.

“Tidak tepat jika Resmen Kadapi menyebut ukur ulang ini didasari data yang tidak jelas. Negara ini tidak dijalankan secara ecek-ecek,” tegasnya.

Wahrul juga menilai analogi yang digunakan Resmen Kadapi, yang membandingkan SGC dengan kasus tambak udang Dipasena, sebagai perbandingan yang keliru.

“Jangan mengaitkan persoalan yang tidak dipahami. Kasus Dipasena dan SGC sangat berbeda dan tidak bisa dibandingkan secara langsung,” jelas mantan Direktur LBH ini.

Ia menambahkan bahwa negara berhak memastikan setiap pelaku usaha mematuhi hukum dan memenuhi kewajibannya. Menurutnya, agenda ukur ulang justru bertujuan menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.

“Jangan karena tameng investasi kita tutup mata terhadap hal-hal penting, seperti pajak, konflik agraria, dan hak-hak masyarakat sekitar. Justru dengan ukur ulang ini, semuanya akan menjadi lebih jelas dan transparan,” ujarnya.

Wahrul mengajak semua pihak untuk mendukung agenda ini sebagai bagian dari kepedulian pemerintah, bukan gerakan politik seperti yang dispekulasikan oleh sebagian kalangan.

“Kita harus mendukung langkah Kejagung, Komisi II dan III DPR RI, Kementerian ATR/BPN, serta kawan-kawan aliansi sipil yang terus mengawal isu ini. Jangan sampai ketika pemerintah mau bergerak, malah dituduh politis. Kita ingin membuktikan bahwa negara tidak tunduk pada kekuatan modal,” tandasnya. (*)

Baca Berita Lain di Google News