Kisruh Usulan Calon Pj Bupati Tubaba, Fraksi-fraksi di DPRD Ancam Gugat Ketua DPRD
Newslampungterkini.com– Sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, terus meminta penjelasan Ketua DPRD Ponco Nugroho ST terkait surat usulan calon Pj Bupati Tubaba.
Fraksi yang bersikeras meminta penjelasan Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho antar lain, fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura-Perindo. Pasalnya hingga saat ini fraksi-fraksi tersebut mengaku belum mendapat penjelasan atas usulan satu nama yang disampaikan di Kemendagri.
“Kami sudah meminta dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk dapat bertemu dengan Panco Nugroho sebagai ketua DPRD, guna mempertanyakan perihal kebenaran pengusulan satu nama calon pejabat bupati Tubaba, dan diduga menganulir usulan sejumlah fraksi” kata Roni kepada wartawan, Selasa (11/4/2023)
Menurut Roni, jika benar hal tersebut tersebut terjadi, maka Ponco Nugroho sebagai Ketua DPRD Tubaba telah mengabaikan usulan Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura-Perindo yang merupakan perwakilan konstituennya di lembaga legislatif tersebut.
Lanjutnya, perlu adanya pertemuan dengan Ketua DPRD Tubaba, menurutnya sangat penting, lantaran fraksi-fraksi yang memutuskan mengusung dua nama, merupakan usulan masyarakat setempat.
“Kami dari Hanura menuntut agar ini bisa dijelaskan sejelas-jelasnya. Mana suratnya, dan permintaan Kang Marzani sebagai ketua fraksi, Beliau meminta agar Ketua DPRD memberi penjelasan secara transparan,” jelas Roni.
Diketahui, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan Dr. Zaidirina M.Si. dan Budi Dharmawan, Fraksi Nasdem hanya mengusulkan nama Dr. Zaidirina M.Si. Fraksi Hanura-Perindo juga hanya mengusulkan Dr. Zaidirina.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan hanya mengusulkan calon tunggal yakni Budi Darmawan, sementara itu Fraksi PAN-PKB mengusulkan Budi Darmawan, dan Fraksi Gerindra mengusulkan Budi Darmawan.
“Jika memang benar satu nama, kemungkinan besar Hanura akan mengirimkan surat pencabutan dan menggugat rekomendasi tersebut ke ketua DPRD dan ke Menteri Dalam Negeri. Karena Hanura tidak ingin suara konstituennya yang merupakan suara murni dukungan masyarakat akan hilang begitu saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Tubaba, Drs. Sobri, menyayangkan pihak Sekretariat DPRD yang mengaku tidak memiliki arsip surat pengajuan rekomendasi Penjabat Bupati Tubaba dari DPRD setempat ke Kementerian Dalam Negeri.
Ketiadaan arsip surat pengajuan calon Penjabat Bupati Tubaba tersebut hingga berita ini dilansir, Selasa, 11 April 2023, belum dimiliki Sekretariat DPRD Tubaba.
“Kalau Sekretariat DPRD menyatakan bahwa semua berkas masih di tangan ketua, siapa yang memberi nomor surat, apakah surat itu dikirim tanpa nomor dan bagaimana mekanismenya. Sebab sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan dengan lembaga ini,” kata Drs. Sobri, MM yang didampingi Roni SH.
Ketua Fraksi Partai Nasdem tersebut, membantah pernyataan sejumlah anggota DPRD Tubaba yang menyatakan bahwa pengajuan nama calon Penjabat Bupati Tubaba hanya disepakati satu orang dari masing-masing fraksi.
“Karena banyak dinamika maka waktu itu Ketua DPRD mempersilakan masing-masing fraksi mengajukan siapa calon yang diusung. Jadi tidak benar harus satu calon yang diusung oleh masing-masing fraksi. Saya pastikan tidak ada voting atau semacamnya dalam pertemuan tersebut,” kata Sobri.
Sementara itu, menurut H.Sugito anggota DPRD Tubaba dari Partai PKB mengatakan bahwa pengusulan oleh fraksi-fraksi tersebut juga terkesan aneh dan tidak melalui mekanisme.
“Setelah rapat paripurna pada tanggal 3 April tahun 2023 yang lalu, saya tidak pernah diajak oleh Fraksi PAN- PKB untuk berkomunikasi atau semacamnya, guna membahas pengusulan pejabat Bupati Tubaba,” pungkasnya.
Laporan : Dedi Priyono
