BI Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Lampung 2023 Mencapai 5 Persen
Newslampungterkini.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Lampung menargetkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung pada 2023 akan mencapai 5 persen.
Hal tersebut dijelaskan pada Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Outlook Perekonomian Provinsi Lampung 2023 di Kantor Perwakilan BI Lampung, Senin (26/12/2022).
Kepala KPw BI Lampung Budiyono mengatakan pada 2022 kondisi perekonomian Lampung tumbuh 4,02 persen (hingga triwulan III). Selain itu, inflasi year on year (yoy) 5,89 persen, IPM 70,05, dan tingkat kemiskinan 11,6.
“Adapun pada 2023 pertumbuhan ekonomi Lampung diharapkan bisa mencapai lebih dari 5 persen. Laju inflasi bisa 3 plus minus 1 persen, IPM lebih dari 72,5 dan tingkat kemiskinan di angka 7,5 sampai 8,5 persen,” ujarnya.
Dia menjelaskan memasuki 2023, ada sejumlah tantangan baik secara struktural dan eksternal. Secara struktural berupa kinerja lapangan usaha primer berupa pertanian dan pertambangan dalam tren menurun.
“IPM Lampung relatif rendah akibat rendahnya kualitas dan ekspektasi pendidikan SDM dan tingkat kemiskinan Lampung relatif tinggi, seiring menurunnya kesejahteraan petani,” jelasnya.
Kemudian investasi yang masih bergantung kepada proyek pemerintah dan belum optimalnya waste management di Lampung serta dampak penyesuaian subsidi pupuk.
“Untuk tantangan eksternal berupa harga acuan komoditas ekspor utama Lampung dalam tren menurun seiring melambatnya global demand. Kemudian permintaan komoditas utama ekspor Lampung berisiko menurun,” ujarnya.
Dia mengatakan jika terdapat peningkatan produktivitas tanaman pangan yang didukung revitalisasi saluran irigasi dengan melakukan permintaan investasi renewable energy dan green economy dunia meningkat.
“Untuk itu, BI merekomendasikan, di antaranya perluasan program Kampus Merdeka, PKL, dan KKN universitas ke ranah UMKM untuk meningkatkan nilai tambah yang konkret bagi UMKM dan mahasiswa,” katanya.
Kemudian eksplorasi potensi pengembangan ekonomi hijau di setiap kabupaten/kota, baik dalam bentuk perbaikan model bisnis UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, maupun proyek investasi yang clear and clear.
Selanjutnya optimalisasi peran KPB untuk fasilitasi penyaluran KUR untuk petani yang mengembangkan komoditas nonpupuk subsidi, termasuk komoditas potensial ekspor yang sedang berkembang berupa lada hitam dan putih, serta ubi kayu.
“Pemanfaatan fitur KPB terkait kepastian pasar pascapanen, yaitu untuk pemetaan kerja sama antardaerah (KAD) antarkabupaten/kota guna menjaga stabilitas dan menekan disparitas harga, termasuk penguatan peran BUMD untuk menjadi anggota KPB,” katanya.
Kemudian pengembangan sektor pariwisata (terutama bahari) berdasarkan skema 3A dan 2P mengingat masih rendahnya aspek daya saing dasar, sustainability, pengalaman unik, dan high value tourism melalui peningkatan konektivitas antaratraksi, pemantapan infrastruktur (internet, layanan jasa keuangan, dan food supply chain).
“Penyelenggaraan event pengembangan UMKM dan ekonomi daerah yang terintegrasi dengan CoE nasional dan penguatan SDM pemda dengan pelaksanaan capacity building terkait penyusunan materi promosi investasi dan penyusunan pelaporan program unggulan TPID,” katanya.
(sn)
