Kunjungi Kemenkes, Pemkab Pesisir Barat Usulkan Pengangkatan TKD Jadi PPPK Nakes
Newslampungterkini.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan kunjungan ke Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada Jumat (22/7/2022).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam memperjuangkan masa depan Tenaga Kesehatan yang masih berstatus Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dan berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Kabupaten Pesisir Barat.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marfi, S.Pd., MM, yang didampingi oleh Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs. Jon Edwar, M.Pd., Kadis Kesehatan Tedi Zadmiko, SKM., SH., MM., Kabag Hukum Edwin Kastolani B, SH., MP., Sekretaris BKPSDM dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Pesisir Barat.
Kedatangan Pemkab Pesisir Barat disambut langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Sugianto, SKM, M.Sc.PH, beserta Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Sugiyanto, M.App.Sc dan Ketua Tim Perencanaan Pemenuhan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dr. Indriya Purnamasari, MARS.
Dalam kesempatan audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dapat mengambil langkah dan kebijakan yang memberi prioritas dan kemudahan bagi Tenaga Kesehatan yang masih berstatus Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dan berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) DI Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah kurang lebih 424 orang selaku Non ASN dalam proses seleksi PPPK yang akan datang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, SKM., SH., MM. juga menambahkan harapannya dengan diangkatnya 424 orang nakes yang diusulkan tersebut menjadi PPPK Kesehatan maka para Nakes yang ada dapat lebih mengembangkan karir dan kinerja masing-masing
“Selain itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tetap membutuhkan sumbangsih tenaga dan pemikiran dari pegawai Non ASN dalam mencapai terwujudnya visi misi pemerintahan, akselerasi roda pembangunan dan pelayanan kesehatan di masyarakat,” ujarnya.
(sn/kf)
