103 Ton Beras Cadangan Pemerintah Tubaba Mulai Disalurkan, 600 Ton Segera Menyusul
Newslampungterkini.com – Memiliki Beras Cadangan Pemerintah (BCP) sebanyak 103 Ton yang tersimpan di Bulog, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, mulai menyalurkannya sebagai bantuan pemerintah untuk masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Sosial Somad melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Yusuf, dan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Tubaba, Eri Budi Santoso, pada Jumat (01/5/2020) pukul 10.30Wib.
“Sesuai dengan instruksi Bupati, bahwa dimulai hari kamis (30/4/2020), Pemerintah mulai menyalurkan bantuan Beras sebanyak 10 Kg yang berasal dari BCP sebanyak 103 Ton. Penyaluran bantuan tersebut dimulai dari wilayah utara yakni Kecamatan Gunung Agung di Tiyuh (Desa) Tunas Jaya dan Mulya Jaya,” jelas Yusuf.
Selain bantuan dari BPC sebanyak 103 ton, pemerintah daerah juga menyiapkan 600 Ton beras dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga total keseluruhan beras bantuan sebanyak 703 Ton, untuk setiap Kepala Keluarga (KK) yang terdata.
Sementara itu, dikatakan Eri Budi Santoso, bahwa untuk beras 600 Ton, sementara belum dapat dibagikan bersamaan dengan BPC, sebab sedang dalam proses Refocusing APBD, yang akan dilakukan antara Eksekutif dan Legislatif dalam penanganan pandemi Covid 19 di Tubaba.
“Untuk BCP memang bisa diambil jika dalam keadaan darurat, sehingga bisa segera disalurkan. Namun untuk bantuan lainnya terutama yang bersumber dari APBD, akan segera dibahas dengan Legislatif. Selain itu tentunya Dinas Sosial juga harus memberikan data para Penerima Bantuan, baik dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos, Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Beras, dan BLT Dana Desa,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Tubaba Yantoni mengatakan, bahwa pihak Eksekutif harus segera melakukan pembahasan, dan hari Senin telah dijadwalkan.
“Yang jelas, kita ingin segera bergerak cepat dan segera mendapat penjelasan berkaitan dengan bantuannya untuk Masyarakat, terutama yang bersumber dari APBD. Selain itu, kita juga ingin mengetahui para penerima bantuan tersebut sesuai by name by address, sehingga fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Laporan : Dedi Priyono
