Laksanakan Tri Fungsi DPRD Tubaba, Bupati Diminta Hadirkan Diskes dan Puskesmas
Newslampungterkini.com TULANG BAWANG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung, melayangkan surat kepada Bupati Tubaba untuk menghadirikan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Karta Raharja pada Senin (17/9/2018) pukul 10.00 Wib pekan depan.
Surat nomor : 005/219/I.11/TUBABA/2018 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua II Ponco Nugroho,ST itu, dalam rangka Rapat Kerja pelaksanaan Tri fungsi DPRD, khususnya bidang pengawasan yang dilakukan oleh Komisi B yang diketuai oleh Edison, SH
Pantauan media Newslampungterkini.com, sebelumnya DPRD setempat menjadwalkan agenda tersebut pada Jum’at (14/9/2018), terkait buruknya pelayanan Puskesmas Karta Raharja, dan pengawasan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat sejak tahun 2017 hingga 2018 yang mencapai Rp 24,8 Miliar.
Dikatakan Ketua Komisi B DPRD Tubaba Edison, SH, bahwa sebelumnya telah menjadwalkan Hearing pada Jum’at, nanum terbentur jadwal jam kerja yang terbatas sehingga dijadwalkan pada Senin mendatang.
“Dalam Hearing nanti, selain kita pertanyakan kedisiplinan, pelayanan dan dugaan pungli terhadap pasien, kita juga akan membahas seluruh dana bantuan operasional kesehatan pusat sejak tahun 2017 hingga 2018 ini yang mencapai Rp 24,8 miliar, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” Kata Edison pada Jum’at (14/9/2018).
Lanjutnya, bantuan pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Non Fisik Tahun 2018 untuk Kabupaten Tubaba yakni BOK Kabupaten sebesar Rp.726.132.000, BOK Puskesmas sebesar Rp.7.040.322.000, Distribusi Obat dan Logistik Rp. 90.812.000, kegiatan Akreditasi Rumah Sakit sebesar Rp.540.000.000, kegiatan Akreditasi Puskesmas Rp.1.392.000.000, sedangkan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp.2.447.220.000, sehingga Total Anggaran mencapai Rp.12.236.486.000.
Sementara Bantuan DAK Kesehatan Non Fisik Tahun 2017 untuk Pemkab Tubaba dengan rincian program sejenis mencapai Total Anggaran Rp.7,610,251,000.
Menurutnya, jumlah anggaran selama dua tahun itu sangatlah Fantastis nilainya dan DPRD Tubaba menduga adanya pemborosan anggaran, sebab masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu harus jadi prioritas, jangan membuat alasan sedang sibuk sejak 9 bulan terakhir untuk melengkapi persyarakat Akreditasi, dan ini patut kita duga pihak Puskesmas itu tidak tulus melayani masyarakat, apalagi tahun 2018 ini dana sebesar Rp 1.392.000.000 telah dikucurkan oleh Pemerintah pusat melalui Menteri kesehatan (Menkes) untuk keperluan pengurusan proses Akreditasi Tiga Puskesmas di Tubaba satu diantaranya adalah Puskesmas Karta Raharja.” terangnya.
Ketua Komisi B itu menegaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Pusat telah memberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada pemerintah daerah, untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
“Sebagaimana program pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan telah menegaskan bahwa, Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerima alokasi dengan besaran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per balai per tahun yang bersumber dari alokasi BOK untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,” terang Edison.
Lanjutnya, hal itu bertujuan untuk Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat.
Laporan : Dedi Priyono
