Wakil Bupati Tubaba Sambut Aksi Damai Masyarakat Adat Buay Bulan Bersatu
Newslampungterkini.com – Wakil Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Nadirsyah, didampingi Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Himmawan Setiawan, S.I.K., M.Tr.Opsla, menyambut aksi damai Masyarakat Adat Buay Bulan Bersatu dalam rangka menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait upaya penyelesaian persoalan dengan PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang, yang berlangsung di Halaman Perkantoran Pemkab Tubaba, Rabu (12/08/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, Wakil Bupati Nadirsyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bagian dari keluarga besar Marga Buay Bulan, Nadirsyah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat serta mendorong agar persoalan yang ada dapat dibahas dan diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan sesuai dengan jalur hukum.
Dalam penyampaian aspirasinya, Masyarakat Adat Buay Bulan Bersatu meminta adanya kepastian pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Masyarakat mendorong agar PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang segera merealisasikan kewajiban CSR melalui skema yang jelas, terukur, dan dapat disepakati bersama antara perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Marga Buay Bulan.
Selain itu, masyarakat meminta Pemerintah Daerah segera mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk melakukan penagihan kepada pihak perusahaan dan memberikan teguran tertulis apabila kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab perusahaan belum direalisasikan.
Masyarakat juga meminta agar setiap hasil pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah, perusahaan, dan masyarakat dituangkan secara tertulis. Hal tersebut dinilai penting sebagai dasar dan pegangan bersama dalam menjalankan tahapan penyelesaian selanjutnya.
Untuk memastikan proses penyelesaian berjalan secara terbuka, Marga Buay Bulan Bersatu juga mendorong dilaksanakannya forum musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat, PTPN, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Forum tersebut diharapkan dapat membahas secara konkret skema penyelesaian dan pemenuhan hak masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas selama proses penyelesaian berlangsung.
Menurutnya, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak masyarakat harus tetap dilakukan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta mekanisme hukum yang berlaku.
“Perjuangan ini membutuhkan waktu dan memiliki tahapan. Karena itu, saya meminta masyarakat untuk bersabar dan mengikuti proses yang sedang berjalan. Jangan sampai karena proses membutuhkan waktu, kemudian berkembang opini-opini yang justru dapat memecah persatuan,” ujar Nadirsyah dalam dialog tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang tepat.
Sementara itu, Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Himmawan Setiawan menegaskan bahwa kepolisian tetap bersikap independen dan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.
Kepolisian, kata dia, akan memfasilitasi serta mendorong Pemerintah Daerah untuk menjalankan tahapan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolres menjelaskan bahwa kepolisian tidak berada pada posisi untuk menentukan skema pemenuhan CSR perusahaan. Kewenangan untuk melakukan penagihan dan mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya berada pada Pemerintah Daerah. Karena itu, kepolisian akan mendorong dan mengawasi agar tahapan yang telah ditetapkan dapat berjalan.
“Pada prinsipnya, tugas kami dari kepolisian adalah mendorong dan mendesak Pemerintah Daerah agar segera menjalankan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Untuk melakukan penagihan CSR sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Kami akan mengawasi prosesnya dan memastikan semuanya berjalan dalam koridor hukum,” jelasnya.
Kapolres juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. Menurutnya, seluruh persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan tahapan yang telah ditentukan.
Ia menegaskan bahwa apabila dalam proses penyelesaian terjadi tindakan yang berpotensi melanggar hukum, kepolisian akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, seluruh pihak diharapkan tidak sampai mengambil tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Dalam dialog tersebut, Marga Buay Bulan Bersatu menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan melalui jalur hukum dan mekanisme yang berlaku.
Masyarakat berharap persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dengan kepastian proses dan waktu.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama kepolisian dan pihak terkait berkomitmen menjaga ruang dialog tetap terbuka serta mendorong penyelesaian persoalan secara damai, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum, dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati meminta masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan aturan dan jangan bertindak diluar koridor hukum yang ada.
“HGU PTPN ini habis hingga Desember 2028, selama itu kami himbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak bertindak anarkis sehingga melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan meneruskan aspirasi ini dan segera melakukan mediasi bersama dengan pihak-pihak terkait. Mari kita tetap bersatu agar semua masalah ini dapat diselesaikan dengan baik,” pungkas Nadirsyah.(ar)
Baca Berita di Google News
